JENEWA, KOMPAS.com - Rusia mengedarkan usulan resolusi ke Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa (DK PBB) pada Selasa (15/3/2022), yang menuntut perlindungan bagi warga sipil "dalam situasi rentan" di Ukraina, tetapi tidak menyebutkan tanggung jawab Rusia atas serangan ke tetangganya.
Dilansir dari AP, resolusi yang diusulkan Rusia pada dasarnya mendukung seruan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres untuk berdialog dan bernegosiasi, dan menyerukan gencatan senjata yang dinegosiasikan untuk segera mengevakuasi “semua warga sipil.”
Baca juga: Trump: Ada Banyak Cinta di Balik Keputusan Putin Serang Ukraina
Rusia menggarisbawahi “perlunya pihak-pihak terkait untuk menyetujui jeda kemanusiaan untuk tujuan ini.”
Tapi dalam resolusinya, Rusia tidak pernah mengidentifikasi siapa "pihak-pihak yang bertanggung jawab."
Rancangan resolusi Rusia mengungkap “keprihatinan besar” pada situasi kemanusiaan yang memburuk dan laporan korban sipil di dalam dan sekitar Ukraina.
Itu juga mengutuk keras “serangan yang ditujukan terhadap warga sipil dan objek sipil, termasuk penembakan tanpa pandang bulu.”
Duta Besar Rusia untuk PBB Vassily Nebenzia mengatakan kepada wartawan bahwa resolusi tersebut sedang dalam bentuk final, dan diajukan pada Selasa (15/3/2022).
Seorang diplomat Rusia mengatakan pemungutan suara dapat dilakukan pada Rabu (16/3/2022).
Duta Besar Inggris untuk PBB Barbara Woodward dalam kicauannya mengkritisi rancangan resolusi Rusia yang menurutnya memiliki beberapa kealpaan yang mencolok.
"Misalnya, fakta bahwa Rusia adalah agresor di sini, dan invasi Rusia ke Ukraina yang mendorong krisis kemanusiaan ini."
Draf resolusi Rusia diedarkan sehari setelah Perancis dan Meksiko mengumumkan resolusi kemanusiaan di Ukraina yang mereka sponsori bersama.
Kedua negara itu telah membahas usulan mereka selama dua minggu di Dewan Keamanan beranggotakan 15 orang, namun memutuskan untuk memindahkan prosesnya ke Majelis Umum beranggotakan 193 orang.
Baca juga: Terus Kehilangan Personel, Militer Rusia Panggil Bala Bantuan dari Seluruh Penjuru Negeri
Rancangan resolusi Perancis-Meksiko menuntut "penghentian segera permusuhan" dan menyesalkan "konsekuensi kemanusiaan yang mengerikan dari permusuhan terhadap Ukraina". Usulan ini hampir pasti akan menyebabkan veto Rusia di DK PBB.
Tuntutan dalam rancangan resolusi yang diusulkan Perancis dan Meksiko itu tidak ada dalam resolusi yang diusulkan Rusia.
Duta Besar Perancis untuk PBB Nicolas De Riviere mengaku sadar bahwa usulannya pihaknya bisa terganjal veto Rusia: “Jelas, itu akan sulit di Dewan Keamanan.”