Kudeta Myanmar: Militer Merayakan, Investor Khawatir, Dunia Mengecam

Kompas.com - 01/02/2021, 22:00 WIB

Aditya Jaya Iswara

Editor

Lihat Foto

Anggota militer bersiaga dan berjaga di sejumlah check point di Myanmar (1/2/2021).(REUTERS via DW INDONESIA)

Tampilan tangkapan layar dari televisi lokal di Myanmar menunjukkan Myint Swe bertindak sebagai penjabat presiden dan Jenderal Min Aung Hlaing berkuasa memegang kendali militer.

Pendukung militer Myanmar di pusat kota Yangon pada Senin (1/2/2021) merayakan pengambilalihan kekuasaan pemerintah sipil.

Sumber Deutsche Welle

NAYPYIDAW, KOMPAS.com - Kondisi darurat di Myanmar selama satu tahun telah diumumkan. Mantan Jenderal Myint Swe ditunjuk sebagai penjabat presiden dan telah menyerahkan kendali kepada panglima tertinggi Min Aung Hlaing.

Truk tentara terparkir di depan Balai Kota di Yangon dan pasukan terlihat di ibu kota negara, Naypyitaw.

Brad Adams, Direktur Asia di Human Rights Watch, mengaku khawatir terhadap kondisi aktivis di dalam negeri. "Kami sangat prihatin dengan keselamatan dan keamanan para aktivis dan kritikus militer lainnya yang mungkin telah ditahan," katanya.

MRTV/HANDOUT/REUTERS via DW INDONESIA Tampilan tangkapan layar dari televisi lokal di Myanmar menunjukkan Myint Swe bertindak sebagai penjabat presiden dan Jenderal Min Aung Hlaing berkuasa memegang kendali militer.
Beberapa orang merayakan kudeta militer

Para pendukung militer Myanmar mengibarkan bendera nasional dari atas truk, menyuarakan dukungan kudeta terhadap pemerintahan sipil.

Sebuah rekaman video yang diposting di media sosial menunjukkan kerumunan orang di pusat kota Myanmar merayakan pengambilalihan kekuasaan oleh Jenderal Senior Min Aung Hlaing.

"Hari ini adalah hari di mana orang-orang bahagia," kata seorang biksu nasionalis kepada kerumunan pendukung militer dalam sebuah video yang dipublikasikan di Facebook.

AFP/GETTY IMAGES via DW INDONESIA Pendukung militer Myanmar di pusat kota Yangon pada Senin (1/2/2021) merayakan pengambilalihan kekuasaan pemerintah sipil.

Namun suasana di daerah lain dipenuhi dengan ketakutan, kemarahan, dan frustasi. "Saya marah. Saya tidak ingin kekuasaan militer lagi," kata Zizawah, yang tidak menyebutkan nama lengkapnya karena takut mendapat ancaman. "Cara mereka bertindak seperti diktator. Kita semua tahu siapa yang kita pilih."

Kekhawatiran investor asing

Perusahaan raksasa ritel Jepang, Aeon Co yang berencana membuka pusat perbelanjaan di Myanmar pada 2023, mengatakan bisa menghubungi karyawannya melalui internet. Namun belum bisa berbuat banyak terkait keberlanjutan bisnis mereka pasca kudeta militer.

"Kami belum membuat keputusan," ujarnya. "Untuk saat ini, kami hanya memantau situasi dengan cermat," kata juru bicara Aeon.

Sementara perusahaan pembuat suku cadang mobil Denso Corp mengatakan tengah berjuang untuk menjangkau seluruh staf setelah koneksi telepon dan internet terganggu. "Kami belum bisa menjalin kontak dengan mereka, jadi kami tidak tahu seperti apa situasinya," kata seorang juru bicara.

Perusahaan besar Jepang termasuk Kirin Holdings telah berbisnis di Myanmar sejak partai Aung San Suu Kyi memenangkan pemilihan umum pada 2015.

Seorang juru bicara Kirin mengatakan sedang memantau situasi dan masih berencana untuk mengambil keputusan hingga akhir April terkait aktivitas bisnisnya di Myanmar.

Kirin tetap berada dalam "Daftar Kotor" perusahaan internasional yang menjalin bisnis dengan militer.

Pemerintah di seluruh dunia mengutuk kudeta militer Myanmar

Amerika Serikat (AS) menyerukan pemulihan demokrasi Myanmar setelah militer melakukan kudeta dan menangkap Aung San Suu Kyi dan politisi lainnya.

Amerika "akan mengambil tindakan terhadap mereka yang bertanggung jawab jika langkah-langkah ini tidak dibatalkan," kata juru bicara Gedung Putih Jen Psaki dalam sebuah pernyataan.

Halaman Berikutnya