WASHINGTON DC, KOMPAS.com - DPR AS yang dimotori Partai Demokrat bersiap untuk merilis upaya pemakzulan kedua terhadap Presiden Donald Trump.
Sumber politisi senior di Demokrat mengungkapkan, mereka bisa segera menggelar voting paling cepat pada Selasa (12/1/2021).
Oposisi bakal menggunakan tuduhan penghasutan pemberontakan, buntut kerusuhan yang terjadi di Gedung Capitol 6 Januari lalu.
Baca juga: Trump Berniat Kerahkan Tentara untuk Lindungi Pendukung Saat Demo di Capitol
Anggota DPR AS James Clyburn kepada CNN berujar, meski mereka bisa memproses artikel pemakzulan Trump secara cepat, mereka takkan menyerahkannya ke Senat.
Alasannya, mereka ingin memberikan kesempatan kepada Joe Biden untuk bertugas setidaknya dalam 100 hari pertama.
"Mari berikan kepada presiden terpilih Biden 100 hari yang dia butuhkan guna merampungkan semua agendanya," jelas Clyburn.
Periode itu bisa membuat Biden tak hanya memperkenalkan kabinet baru, namun juga memulai kebijakan seperti menekel virus corona.
Kebijakan untuk menahan infeksi Covid-19 ini bisa menunggu jika Senat menerima artikel pemakzulan presiden ke-45 AS itu.
Demokrat, dan kini sebagian anggota Partai Republik, menuding Trump bertanggung jawab atas kerusuhan yang menewaskan lima orang itu.
Baca juga: Ketua DPR AS dan Jenderal Pentagon Bahas Cara Mencegah Trump Melakukan Aksi Militer
Senator Pat Toomey sudah menyerykan agar presiden berusia 74 tahun itu untuk mengundurkan diri secara sukarela.
"Saya kira ini adalah hal terbaik untuk negara ini. Supaya presiden mundur dan pergi secepatnya," kata dia kepada NBC's Meet the Press.
Dilansir BBC Minggu (10/1/2021), Senator Toomey menerangkan skenario itu mungkin sulit terjadi. "Tapi saya pikir itu yang terbaik."
Koleganya, Senator Lisa Murkowski yang berasal dari Alaska juga mendesak Trump untuk memertimbangkan meletakkan jabatan.
Bahkan Senator Ben Sasse dari Nebraska sudah mengungkapkan dia siap untuk mendukung impeachment jika DPR mengesahkannya.
Baca juga: Beda dengan Trump, Wapres AS Mike Pence Bakal Hadir di Pelantikan Biden
Gedung Putih sudah merespons dengan menyebut upaya pemakzulan tahap dua itu politis, dan bisa memperlebar perpecahan di AS.