Soroti Mutu Pendidikan Indonesia, Dede Yusuf Sebut Dunia Pendidikan Butuh Konsep Center of Excellent

JAKARTA, KOMPAS.com – Wakil Ketua Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Dede Yusuf Macan Effendi menyoroti mutu pendidikan Indonesia untuk persiapan menuju Indonesia Emas 2045.

Dede Yusuf mengatakan, saat ini Indonesia sedang menggiatkan kurikulum Merdeka yang diusung oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek). Secara konsep, kurikulum Merdeka ini hampir sama dengan pendidikan yang diterapkan di luar negeri.

Sayangnya, kata dia, kurikulum Merdeka yang diaplikasikan di Indonesia justru terlihat memberatkan. Sebab, menurut data yang ada, angkatan kerja Indonesia didominasi oleh lulusan sekolah menengah pertama (SMP) dengan jumlah persentase mencapai 60 persen.

“Untuk mereka yang lulus dengan gelar diploma dan sarjana hanya sebanyak 13-14 persen (data Kemenaker) dari 275 juta penduduk Indonesia. Sedangkan, Revolusi Industri 4.0 sekarang ini lebih mengandalkan konsep padat modal dan artificial intelligence (AI) yang banyak didominasi pekerja dengan minimal pendidikan di bangku sekolah menengah atas (SMA),” ujar Dede Yusuf dalam wawancara bersama Kompas.com, di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (24/8/2022).

Baca juga: Nadiem Bergantung ke Level PPKM soal PTM 100 Persen, Dede Yusuf: Lempar-lemparan Tanggung Jawab

Dede Yusuf menilai, perlu adanya perombakan tatanan dunia pendidikan untuk membentuk tonggak kuat dalam mengusung kurikulum Merdeka. Perombakan ini bisa dimulai dengan mengusung konsep center of excellent.

Dalam konsep center of excellent, Dede mengatakan, anak-anak yang ingin bersekolah tidak dikenakan biaya yang mahal.

“Apabila masih mengusung biaya pendidikan yang mahal, ya nanti tidak akan ada yang mau melanjutkan sekolah lagi,” jelas Dede Yusuf.

Sebagai informasi, konsep center of excellent adalah pembentukan pendidikan dengan mengutamakan mutu pada setiap sarana pendidikan di seluruh provinsi di Indonesia.

Adapun mengutamakan mutu, bisa dimulai dari biaya masuk sekolah yang tidak mahal. Sebab, ada beberapa daerah di Indonesia yang penduduknya masih memiliki penghasilan menengah ke bawah, contohnya Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Papua.

Baca juga: Dede Yusuf: Kalau Dana Bansos Dikorupsi Kebangetan Sekali

“Kurikulum Merdeka ini sudah sesuai, tetapi untuk implementasinya harus mengajak keterlibatan stakeholder pendidikan untuk mau memajukan pendidikan yang lebih merata lagi,” jelas Dede Yusuf.

Sementara itu, untuk mendorong stakeholder pendidikan, kata dia, perlu adanya restruktur kembali untuk memenuhi kebutuhan kesejahteraan guru honorer serta meningkatkan sarana dan prasarana terlebih dahulu.

“Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pidato kenegaraannya mengatakan, Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2023 pada bidang pendidikan naik menjadi sekitar Rp 600 triliun dari sebelumnya di Rp 400 triliun.

“Jadi, diharapkan Kemendikbud Ristek sudah membagi anggaran yang ada untuk tiap-tiap kebutuhan, mana yang perlu diperbaiki, apakah sarana dan prasarananya atau kesejahteraan gurunya. Baru setelah itu alokasi dana turun untuk diberikan kepada pemerintah daerah,” katanya.

Baca juga: Kemendikbud Ristek: 142.000 Sekolah Terapkan Kurikulum Merdeka secara Mandiri

Tingkatkan pendidikan karakter

Pada kesempatan tersebut, Dede Yusuf juga mengatakan, pendidikan karakter adalah salah satu hal terpenting yang harus digalakkan di kalangan anak muda. Sebab, maraknya penggunaan media sosial (medsos) cenderung memengaruhi karakter mereka.

“Seharusnya, anak-anak muda Indonesia yang berhasil mencetak prestasi di ajang perlombaan internasional bisa menjadi contoh dengan diundang ke Istana Merdeka. Hal itu yang nantinya akan memunculkan rasa termotivasi dan membentuk karakter kompetitif, sehingga makin banyak melahirkan anak muda Indonesia yang berprestasi,” ungkap Dede Yusuf.