P2G Minta Kemendikbud Tunda Belajar Tatap Muka di 2021

KOMPAS.com - Perhimpunan untuk Pendidikan dan Guru (P2G) meminta kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk menunda rencana belajar tatap muka di Januari 2021.

Koordinator Nasional P2G Satriwan Salim mengatakan, penundaan belajar tatap muka yang diminta bukan tanpa alasan, karena kasus Covid-19 yang terus meningkat di akhir-akhir ini.

Baca juga: Belajar Tatap Muka, Guru Harus Pahami Kondisi Psikososial Siswa

"Ditambah lagi libur siswa pasca UAS, Natal, dan Tahun Baru. Mobilitas masyarakat tinggi, makanya kami menyuarakan, agar guru, siswa, dan orangtua menunda rencana untuk libur di akhir tahun, demi meredam Covid-19," ungkap dia dalam siaran persnya, Senin (28/12/2020).

Dia melihat, surat keputusan bersama (SKB) empat menteri tidak tegas dengan diksi memperbolehkan belajar tatap muka dan menyerahkan begitu saja kepada pemerintah daerah (Pemda).

Maka dari itu, dia meminta pemerintah pusat dan Pemda untuk menunda belajar tatap muka di 2021, khususnya yang berada di zona merah, oranye, dan kuning.

Memang, dia mengaku, rencana belajar tatap muka tidak bisa dipukul rata sama di semua daerah dan zona. Adapun di zona hijau, dapat saja melakukan belajar tatap muka, dengan tetap memenuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

"Perlu juga tes swab bagi guru dan siswa yang akan melakukan belajar tatap muka. Lalu juga harus dapat izin dari masing-masing orangtua," ungkapnya.

PJJ pilihan terbaik

Dia menekankan, jika semua syarat tidak terpenuhi, maka perpanjangan pembelajaran jarak jauh (PJJ) merupakan pilihan yang terbaik untuk kembali dijalankan.

Baca juga: Orangtua Tak Izinkan Belajar Tatap Muka, Sekolah Harus Tetap Fasilitasi PJJ

"Akan terlalu spekulatif dan sangat berbahaya, bila Kemendikbud dan Pemda memperbolehkan belajar tatap muka di sekolah mulai awal Januari 2021," tegasnya.

Lanjut dia mengatakan, memang bagi daerah-daerah yang memperpanjang PJJ bagi siswa bukan merupakan pilihan yang terbaik, apalagi selama sembilan bulan ini siswa tak mengikuti PJJ dengan optimal.

Dia menyebutkan, dari hasil survei yang dilakukan P2G di akhir November 2020 di 100 Kota/Kabupaten dan 29 Provinsi, terlihat bahwa penyerapan materi pembelajaran siswa hanya 25 persen, khususnya PJJ melalui metode guru mengunjungi siswanya.

"Kami mendesak agar Kemendikbud dan Kementerian Agama (Kemenag) jangan lepas tanggung jawab. Harus benar-benar konsen pada semua SOP dan protokol kesehatan di tiap-tiap sekolah yang ada di daerah," ujarnya.

Satriawan juga meminta Kemendikbud agar tidak pasif menerima atau sekedar mengecek kesiapan sekolah via online. Namun, harus agresif dan proaktif dalam mengecek kesiapan sekolah secara langsung.

Baca juga: Pemda Diminta Pikirkan Matang Pembukaan Belajar Tatap Muka

"Optimalisasi peran pengawas sekolah sebagai jembatan sekolah dengan Disdik, koordinasi harus intens dengan Disdik dapat dilakukan Kemendikbud segera," pungkas dia.