10 Kota Paling Toleran Menurut Setara Institute

KOMPAS.com - Toleransi sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sebab hanya dengan sikap toleran, persatuan dapat terwujud dalam perbedaan.

Sebagai negara yang kaya perbedaan, masyarakat Indonesia dituntut untuk bersikap toleran terhadap segala perbedaan.

Meskipun kasus intoleransi masih banyak ditemui di berbagai wilayah Indonesia, namun banyak juga daerah yang masyarakatnya menjunjung tinggi toleransi.

Sebagaimana diberitakan KOMPAS.com pada Kamis (25/2/2021), Setara Institute merilis laporan Indeks Kota Toleran Tahun 2020.

Dalam laporan tersebut, terdapat 10 kota di Indonesia yang memiliki skor toleransi tertinggi.

Adapun 10 kota paling toleran di Indonesia adalah Salatiga (skor 6,717), Singkawang (6,450), Manado (6,200), Tomohon (6,183), Kupang (6,037), Surabaya (6,033), Ambon (5,733), Kediri (5,583), Sukabumi (5,546), dan Bekasi (5,530).

Baca juga: Sejarah Hari Toleransi Internasional dan Cara Melawan Intoleransi

Direktur Riset Setara Institute, Halili mengungkapkan, terdapat beberapa atribut yang harus dimiliki agar suatu kota memiliki skor toleransi yang tinggi.

"Kota yang memiliki rencana dan kebijakan pembangunan yang kondusif bagi praktik dan promosi toleransi," ujar Halili.

Selain itu, Halili menambahkan, tindakan pejabat di kota tersebut juga harus kondusif bagi praktik toleransi.

Kota toleran juga harus memiliki tingkat pelanggaran kebebasan beragama atau berkeyakinan yang rendah atau bahkan tidak ada sama sekali.

Kota toleransi pun perlu menunjukkan upaya yang cukup dalam tata kelola keberagaman identitas warganya.

Dalam studi tersebut, Setara menetapkan empat variabel dengan delapan indikator untuk menentukan skor toleransi pada suatu kota.

Baca juga: 4 Cara Menumbuhkan Sikap Toleransi pada Anak

Variabel regulasi yang pertama adalah pemerintah kota (Pemkot) dengan indikator yakni, RPJMD dan produk hukum pendukung lainnya serta kebijakan diskriminatif.

Variabel kedua adalah tindakan pemerintah. Indikatornya terdiri dari pernyataan pejabat kunci tentang peristiwa intoleransi dan tindakan nyata terkait peristiwa tersebut.

Variabel selanjutnya adalah regulasi sosial dengan indikator peristiwa intoleransi serta dinamika masyarakat sipil terkait peristiwa intoleransi.