4 Fakta Rencana Pembangunan Kereta Cepat Brunei-Malaysia-IKN

KOMPAS.com- Sebuah perusahaan infrastruktur di Brunei Darussalam disebut berencana untuk membangun kereta cepat lintas negara.

Proyek tersebut nantinya akan melalui tiga negara Asia Tenggara, yakni Brunei Darussalam, Malaysia, dan Indonesia atau disebut Trans-Borneo.

Kereta cepat tersebut membentang sepanjang 1.620 kilometer di sisi timur dan barat Kalimantan.

Rencananya, kereta cepat itu bisa melaju hingga kecepatan 350 kilometer per jam dengan biaya pembangunan mencapai 70 miliar dollar AS atau sekitar Rp 1 kuadriliun.

Berikut 4 fakta rencana pembangunan kereta cepat Trans-Borneo ini:

Baca juga: Perusahaan Brunei Ingin Bangun Kereta Cepat Lintasi IKN dan Malaysia

1. Diusulkan Brunergy Utama

Proyek kereta cepat Borneo-Malaysia-Indonesia digagas oleh perusahaan infrastruktur yang berbasis di Brunei Darussalam, Brunergy Utama.

Brunergy Utama adalah perusahaan minyak dan gas yang kini beralih ke infrastruktur.

Proyek itu diluncurkan pada akhir Maret 2024 dan rencananya akan melintasi Ibu Kota Negara (IKN) Nusatara di Pulau Kalimantan.

Usulan tersebut menjadi angin segar bagi Indonesia yang berencana membangun jaringan kereta barang KA Trans Asia (Trans Asian Railway) melewati Brunei dan Malaysia.

Dilansir dari Kompas.com, Rabu (3/4/2024) mega proyek kereta cepat ini akan menghubungkan Pontianak, Kalimatan Barat dengan Kuching dan Kota Kinabalu, Serawak dan Sabah, Malaysia serta Distrik Tutong di Brunei dan wilayah barat di pantai utara Kalimantan.

Nantinya, pembangunan akan dilanjutkan ke arah selatan menghubungkan Tutong dengan Provinsi Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur, termasuk Samarinda dan Balikpapan

Setidaknya, akan ada 4 terminal yang berfungsi sebagai jaringan utama dari total 24 stasiun. 

Baca juga: Perusahaan Brunei Ingin Bangun Kereta Cepat Lintasi IKN dan Malaysia

2. Dibantah Pemerintah Brunei Darussalam

Akan tetapi, Kementerian Perhubungan dan Infokomunikasi Brunei Darussalam membantah bahwa pihaknya menunjuk Brunergy Utama untuk mengerjakan proyek Trans-Borneo.

Brunei Darussalam bahkan mengatakan tidak pernah menawarkan proyek kereta cepat yang menghubungkan tiga negara itu.

"Kementerian Perhubungan dan Infokomunikasi ingin menyampaikan bahwa Pemerintah Yang Mulia Sultan dan Yang Di Pertuan Negara Brunei Darussalam tidak pernah menawarkan atau pun menunjuk perusahaan lokal maupun asing untuk menangani projek tersebut," tulis keterangan Pemerintah Brunei, Kamis (4/4/2024).

3. Tidak ada diskusi resmi

Dalam pernyataan tersebut, Pemerintah Brunei juga menegaskan belum menjalin komunikasi resmi untuk membahas proyek tersebut.

"Pada waktu yang sama, belum ada diskusi secara resmi di tingkat pemerintah mengenai pembangunan proyek kereta cepat antar-negeri tersebut," tulis Pemerinah Brunei.

Bagi Pemerinah Brunei, diskusi resmi antarnegara dan pihak-pihak terkait sangat diperlukan, mengingat proyek tersebut berskala besar.

Baca juga: Cara Mendapatkan Layanan Khusus bagi Penumpang Prioritas Kereta Cepat Whoosh

4. Belum ada perbincangan dengan Kemenhub

Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Adita Irawati menyampaikan bahwa hingga saat ini pihaknya belum menerima proposal dari Brunergy Utama terkait proyek pembangunan Trans-Borneo.

"Belum ada (proposal masuk) kalau ke kemenhub. Kurang tahu kalau ke kementerian atau lembaga lain," jata dia, saat dihubungi Kompas.com, Minggu (7/4/2024).

Adita juga mengatakan bahwa Kemenhub belum membahas soal pembangunan kereta cepat lintas negara itu.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Risal Wasal juga mengatakan bahwa pembangunan kereta cepat Trans-Borneo itu masih berupa usulan.

"Belum ada omongan ke kita. Tahu-tahu dia ngeluarin saja ke Kalimantan. Trasenya belum tahu, belum ada omongan sedikit pun," ujarnya, dikutip dari Kompas.com (2/4/2024).

Meskipun begitu, Kemenhub tidak menutup kemungkinan realisasi proyek KA Trans-Borneo, apabila ada investor yang bersedia membiayai pembangunannya.

Namun, hingga saat ini belum ada kajian lebih lanjut terkait proyek tersebut, baik dari sisi perkiraan permintaan (forecast demand), trase, hingga studi kelayakan (feasibility study).