Diusulkan Ganjar Terkait Dugaan Kecurangan Pilpres 2024, Apa Beda Hak Angket dan Hak Interpelasi DPR?

Namun, hak interpelasi hanya dipakai untuk meminta keterangan, penjelasan, atau tanggung jawab dari pemerintah dalam rapat paripurna DPR. Jika penjelasan tidak diterima, dapat dilanjutkan dengan pengajuan hak angket.

Baca juga: 84 Petugas Pemilu 2024 Meninggal Dunia, Paling Banyak di Jawa Barat

DPR pernah menggunakan hak interpelasi terhadap penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penanganan Covid-19.

Perppu tersebut dinilai bermasalah sehingga DPR menggunakan hak interpelasi untuk mempertanyakan isi aturan tersebut karena dinilai rawan menyebabkan penyelewengan dan tindakan koruptif.

Hak angket dan interpelasi dapat diusulkan minimal 25 anggota DPR. Usulan ini akan dibahas dalam rapat paripurna yang dihadiri setengah dari total anggota DPR.

Penerapan hak itu baru berlaku jika setengah anggota DPR yang hadir dalam rapat tersebut setuju.

(Sumber: Kompas.com/Nicholas Ryan Aditya, Silmi Nurul Utami, Monica Ayu Caesar Isabela | Editor: Novianti Setuningsih, Nibras Nada Nailufar)