4 Kepala Daerah Kena OTT KPK di 2023, Terbaru Gubernur Maluku Utara

KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) menangkap Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba pada Senin (18/12/2023).

OTT KPK terhadap Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba dilakukan atas dugaan suap jual beli jabatan dan proyek pengadaan barang dan jasa.

Penangkapan terhadap Abdul Gani Kasuba menambah jumlah kepala daerah yang terkena OTT KPK sepanjang 2023.

Berikut sederet kepala daerah di Indonesia yang terjerat OTT KPK sepanjang 2023.

Baca juga: Fakta Bupati Kepulauan Meranti: Deklarasi Calon Gubernur, Marah-marah ke Kemenkeu, Berujung Jadi Tersangka KPK

1. Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil

KOMPAS.com/NICHOLAS RYAN ADITYA Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil ditemui di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Rabu (21/12/2022).

KPK menggelar OTT terhadap Bupati Kepulauan Meranti, Riau, Muhammad Adil pada Kamis (6/4/2023).

Muhammad Adil ditangkap bersama 27 orang lainnya di sejumlah lokasi seperti Kabupaten Kepulauan Meranti, Kabupaten Siak, Kota Pekanbaru, dan Jakarta.

Diberitakan Kompas.com (15/4/2023), OTT ini menciduk sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti.

KPK akhirnya menetapkan tiga orang tersangka. 

Mereka adalah Muhammad Adil, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kepulauan Meranti Fitria Nengsih, dan M Fahmi Aressa selaku Pemeriksa Muda Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Riau.

Bupati Kepulauan Meranti, Muhammad Adil menjadi tersangka di tiga klaster dugaan korupsi.

Adil diduga mengutip setoran dari satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Dia juga disebut menerima suap pengadaan jasa travel umroh sebesar Rp 1,4 miliar.

Lalu, dia diduga menyuap Ketua Tim BPK Perwakilan Riau, M. Fahmi Aressa agar Kabupaten Kepulauan Meranti mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP).

KPK mengantongi bukti dugaan korupsi berupa uang sekitar Rp 26,1 miliar yang diterima Adil dari berbagai pihak.

Baca juga: Perjalanan Wali Kota Bandung Yana Mulyana, dari Pengusaha Properti hingga Jadi Pesakitan KPK

2. Wali kota Bandung Yana Mulyana

Kompas.com/Faqih Rohman Syafei Mantan Wali Kota Bandung, Yana Mulyana usai menjalani sidang vonis di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu (13/12/2023).

KPK kemudian melakukan OTT yang menangkap Wali Kota Bandung, Yana Mulyana pada Jumat (14/4/2023).

Yana dan pejabat di Dinas Perhubungan Kota Bandung ditangkap atas dugaan tindak pidana suap.

KPK menduga, mereka melakukan suap terkait pengadaan CCTV dan jasa penyedia jaringan internet untuk Bandung Smart City.

Pengadilan Negeri Bandung kemudian menetapkan Yana Mulyana sebagai terdakwa dan harus menjalani hukuman empat tahun penjara.

Dilansir dari Kompas.com (13/12/2023), hukuman ini lebih ringan dari tuntutan lima tahun penjara karena Yana belum pernah terlibat kasus hukum dan punya tanggungan keluarga.

Tersangka lain juga mendapatkan hukuman penjara adalah Kadishub Bandung, Dadang Darmawan mendapat hukuman empat tahun penjara serta Sekdishub Bandung, Khairur Rijal selama lima tahun penjara.

Baca juga: Tersangka Korupsi, Harta PJ Bupati Sorong Rp 49 Juta, Tak Punya Properti dan Kendaraan

3. Pj Bupati Sorong Yan Piet Mosso

ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso Pj Bupati Sorong Yan Piet Mosso (kanan) berjalan menuju ruang konferensi pers terkait penetapan dan penahanan para tersangka usai terjaring OTT di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (14/11/2023). KPK menahan enam orang tersangka di antaranya Pj Bupati Sorong Yan Piet Mosso dan Kepala Perwakilan BPK Provinsi Papua Barat Patrice Lumumba Sihombing terkait kasus dugaan suap dalam pemeriksaan BPK di Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya TA 2023 dengan barang bukti uang suap senilai Rp940 juta. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/tom.

Penjabat (Pj) Bupati Sorong, Yan Piet Mosso terjaring OTT di Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya pada Minggu (12/11/2023).

Yan Piet Mosso ditangkap bersama enam orang lainnya, yaitu pejabat di Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Sorong dan anggota tim pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Provinsi Papua Barat Daya.

Dikutip dari Kompas.com (14/12/2023), mereka ditangkap atas dugaan melakukan tindak pidana korupsi terkait pengkondisian laporan keuangan untuk Provinsi Papua Barat Daya tahun anggaran 2023.

KPK menetapkan Yan, anggota DPRD Kabupaten Sorong Maniel Syatfle, dan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sorong Efer Sigidifat sebagai tersangka.

Tersangka lainnya yaitu dua pemeriksa BPK Perwakilan Papua Barat Daya, David Patasaung dan Abu Hanifa, serta Kepala Perwakilan BPK Provinsi Papua Barat Patrice Lumumba Sihombing.

Baca juga: Profil dan Harta Kekayaan Abdul Gani Kasuba, Gubernur Maluku Utara yang Terjerat OTT KPK

4. Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba

ANTARA/Abdul Fatah Profil Abdul Gani Kasuba

KPK menangkap Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba pada Senin (18/12/2023) di sebuah hotel di daerah Jakarta Selatan.

Diberitakan Kompas.com, Selasa (19/12/2023), KPK menangkap 14 orang lainnya termasuk beberapa pejabat di lingkungan pemerintah provinsi Maluku Utara dan pihak swasta.

Penangkapan ini terkait dugaan suap jual-beli jabatan dan proyek pengadaan barang dan jasa di Maluku Utara.

Saat ini, KPK masih melakukan pemeriksaan intensif dan punya waktu 1x24 jam untuk menentukan status para pihak yang diamankan.

Selain menangkap para pejabat, KPK juga melakukan penggeledahan di rumah dinas Gubernur Maluku Utara.

Namun, belum diketahui apa saja yang disita tim penyelidik dan penyidik KPK dari rumah dinas tersebut.

(Sumber: Kompas.com/Syakirun Ni'am, Muhammad Syahrial, Irfan Kamil, | Editor: Sabrina Asril, Novianti Setuningsih)