Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Memahami Penyelidikan Pemakzulan yang Sedang Dihadapi Presiden Joe Biden...

Kompas.com - 16/12/2023, 07:30 WIB
Diva Lufiana Putri,
Ahmad Naufal Dzulfaroh

Tim Redaksi

Pemungutan suara tersebut dilakukan beberapa jam setelah putra presiden, Hunter Biden, menentang panggilan pengadilan Kongres karena tidak hadir dalam pernyataan pribadi di DPR.

Dia menolak memberikan kesaksian secara tertutup, dan mengatakan hanya akan memberikan kesaksian di depan umum karena takut kata-katanya akan disalahartikan.

Baca juga: Influencer AS Terkena Bakteri Pemakan Daging Setelah Suntik Vitamin Peluruh Lemak, Begini Kisahnya

"Tidak ada bukti yang mendukung tuduhan bahwa ayah saya terlibat secara finansial dalam bisnis saya karena hal itu tidak terjadi," kata Hunter kepada wartawan di luar Gedung Kapitol, Rabu.

Setelah penolakan panggilan, para anggota Komite Pengawas DPR mengatakan akan mengambil langkah-langkah untuk menahannya karena dianggap telah menghina Kongres.

Sementara itu, sebagian besar anggota Partai Republik yang semula enggan mendukung upaya pemakzulan karena kurang bukti akhirnya terpengaruh oleh argumen baru dari pemimpin mereka.

Menurut Johnson, mengizinkan penyelidikan akan memberi mereka kedudukan hukum yang lebih baik.

Termasuk meyakinkan Gedung Putih untuk melakukan pemakzulan dan bekerja sama sepenuhnya dalam penyelidikan dengan memberikan lebih banyak informasi.

"Pemungutan suara ini bukanlah pemungutan suara untuk memakzulkan Presiden Biden," kata Johnson dalam konferensi pers pada Selasa (12/12/2023).

"Ini adalah pemungutan suara untuk melanjutkan penyelidikan pemakzulan. Saya yakin kami akan mendapatkan setiap suara yang kami miliki," lanjutnya.

Baca juga: INFOGRAFIK: 3 Presiden AS yang Pernah Menghadapi Pemakzulan

Bisakah Joe Biden dicopot dari kursi Presiden AS?

Para analis memandang, upaya Partai Republik hampir dipastikan akan gagal untuk mencopot Joe Biden dari jabatannya.

Bahkan, jika DPR mencapai suara mayoritas untuk memakzulkan presiden, Senat perlu melakukan pemungutan suara untuk menghukumnya dengan total suara minimal dua pertiga.

Jumlah tersebut hampir mustahil terjadi di majelis lantaran Partai Demokrat memegang mayoritas kursi dengan perbandingan 51-49.

Namun, melalui proses penyelidikan pemakzulan, Partai Republik akan terbantu dengan menyoroti tuduhan korupsi selama sebagian besar masa kampanye Pemilu 2024, ajang pemilihan di mana Joe Biden kembali mencalonkan diri.

Presiden Joe Biden pun telah menanggapi pemungutan suara terkait penyelidikan pemakzulannya pada Rabu lalu.

"Alih-alih melakukan apa pun untuk membantu membuat kehidupan orang Amerika lebih baik, mereka malah fokus menyerang saya dengan kebohongan," ujar Biden.

"Alih-alih melakukan pekerjaan mendesak yang perlu dilakukan, mereka memilih membuang-buang waktu untuk aksi politik tak berdasar yang bahkan diakui oleh Partai Republik di Kongres tidak didukung oleh fakta," tandasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:

Terkini Lainnya

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com