Memahami Penyelidikan Pemakzulan yang Sedang Dihadapi Presiden Joe Biden...

KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Amerika Serikat (AS) secara resmi membuka penyelidikan pemakzulan terhadap Presiden Joe Biden.

Pemakzulan adalah proses pemberhentian jabatan atau penjatuhan dakwaan oleh badan legislatif kepada pejabat tinggi negara, terutama kepala negara atau kepala pemerintahan.

Dipimpin Partai Republik, DPR AS hingga saat ini sebenarnya belum memiliki cukup suara untuk mengesahkan penyelidikan yang sedang berlangsung.

Namun, pada Rabu (13/12/2023), anggota parlemen telah memberikan suara 221 berbanding 212, dengan setiap anggota Partai Republik mendukung rencana pemakzulan.

Sebaliknya, setiap anggota partai pengusung Joe Biden, Partai Demokrat, menentang penyelidikan terhadap presiden.

Berikut hal-hal yang perlu diketahui terkait penyelidikan pemakzulan Presiden Joe Biden:

Arti penyelidikan pemakzulan

Dilansir dari Aljazeera, penyelidikan pemakzulan adalah penyelidikan formal terhadap kemungkinan pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat federal.

Pejabat federal yang dimaksud meliputi presiden selaku kepala negara dan kepala pemerintahan, pejabat kabinet, atau hakim.

Proses ini tertulis dalam Konstitusi AS dan merupakan pemeriksaan paling kuat yang dimiliki Kongres atau badan legislatif terhadap eksekutif.

Ini adalah langkah pertama menuju potensi pemakzulan, yang pada dasarnya menandakan bahwa seorang pejabat akan dituntut.

Para pendiri AS memasukkan pemakzulan ke dalam konstitusi sebagai opsi untuk memberhentikan presiden, wakil presiden, dan pejabat sipil.

Berdasarkan konstitusi, mereka dapat diberhentikan dari jabatan karena pengkhianatan, penyuapan, atau kejahatan berat dan pelanggaran ringan lainnya.

Meski DPR berwenang memakzulkan seorang pejabat, hanya Senat yang memiliki kemampuan untuk menghukum dan memecat seseorang dari jabatannya.

Peristiwa ini sempat terjadi di AS, saat mantan Presiden Donald Trump dimakzulkan dua kali oleh DPR, tetapi dibebaskan oleh Senat.

Adapun hingga saat ini, tidak ada Presiden AS yang pernah dipaksa keluar dari Gedung Putih melalui pemakzulan.

Namun, Joe Biden adalah presiden kedelapan yang menghadapi penyelidikan pemakzulan oleh DPR.

Sementara itu, hanya ada tiga presiden lain yang pernah dimakzulkan, yakni Andrew Johnson, Bill Clinton, dan Donald Trump.

Awal mula penyelidikan pemakzulan Joe Biden

Diberitakan The Guardian, Kamis, anggota DPR dari Partai Republik secara informal memulai penyelidikan terhadap Biden tiga bulan lalu, tepatnya pada September 2023.

Penyelidikan bermula dari tuduhan Partai Republik bahwa Joe Biden dan keluarga mengambil keuntungan selama masa jabatan sebagai wakil presiden Barack Obama, periode 2009-2017.

Mereka kemudian memusatkan perhatian pada putranya, Hunter Biden, yang memiliki usaha bisnis di Ukraina dan China selama periode tersebut.

Penyelidik Kongres telah memperoleh hampir 40.000 halaman catatan bank yang dipanggil dan puluhan jam kesaksian dari para saksi kunci.

Namun, belum ada bukti yang menyatakan bahwa Biden bertindak korup atau menerima suap selama perannya saat ini atau sebelumnya.

Pada Juli lalu, salah satu mantan rekan bisnis Hunter Biden, Devon Archer, memberikan kesaksian di bawah sumpah kepada penyelidik Kongres.

Kesaksian itu menyebut bahwa Hunter telah menjual "ilusi akses ke ayahnya" kepada klien asingnya.

Archer menceritakan bagaimana Hunter menggunakan speaker ponsel sang ayah untuk mengesankan klien dan rekan bisnisnya.

Namun, dia juga menyatakan bahwa Joe Biden tidak pernah terlibat langsung dalam urusan keuangan mereka.

Terlepas dari penyelidikan pemakzulan presiden, Hunter Biden tengah menghadapi serangkaian permasalahan hukum.

Misalnya, pada September 2023, jaksa di Kantor Penasihat Khusus AS David Weiss mendakwanya membuat pernyataan palsu tentang penggunaan obat-obatan terlarang saat membeli senjata api.

Pada minggu lalu, Dewan Juri mendakwa Hunter Biden atas pelanggaran pajak.

Putra Presiden AS ini mengaku tidak bersalah atas tiga tuduhan kepemilikan senjata federal, dan pengacaranya mengatakan Hunter telah membayar pajak secara penuh.

Pada November 2023, seorang pengacara senior Gedung Putih menyatakan penyelidikan pemakzulan tidak sah karena DPR belum meresmikannya melalui pemungutan suara.

Gedung Putih juga menolak menyerahkan informasi dengan alasan perlunya pemungutan suara penuh di DPR.

Konstitusi tidak memerlukan pemungutan suara untuk memulai penyelidikan pemakzulan terhadap pejabat, serupa dengan peraturan yang mengatur soal DPR.

Namun, sebuah resolusi terkait pengesahan pemakzulan telah disahkan dalam pemakzulan presiden sebelumnya.

Di sisi lain, keputusan mengadakan pemungutan suara terjadi saat Ketua Partai Republik, Mike Johnson, dan timnya menghadapi tekanan yang semakin besar untuk menunjukkan kemajuan dalam penyelidikan.

Pemungutan suara tersebut dilakukan beberapa jam setelah putra presiden, Hunter Biden, menentang panggilan pengadilan Kongres karena tidak hadir dalam pernyataan pribadi di DPR.

Dia menolak memberikan kesaksian secara tertutup, dan mengatakan hanya akan memberikan kesaksian di depan umum karena takut kata-katanya akan disalahartikan.

"Tidak ada bukti yang mendukung tuduhan bahwa ayah saya terlibat secara finansial dalam bisnis saya karena hal itu tidak terjadi," kata Hunter kepada wartawan di luar Gedung Kapitol, Rabu.

Setelah penolakan panggilan, para anggota Komite Pengawas DPR mengatakan akan mengambil langkah-langkah untuk menahannya karena dianggap telah menghina Kongres.

Sementara itu, sebagian besar anggota Partai Republik yang semula enggan mendukung upaya pemakzulan karena kurang bukti akhirnya terpengaruh oleh argumen baru dari pemimpin mereka.

Menurut Johnson, mengizinkan penyelidikan akan memberi mereka kedudukan hukum yang lebih baik.

Termasuk meyakinkan Gedung Putih untuk melakukan pemakzulan dan bekerja sama sepenuhnya dalam penyelidikan dengan memberikan lebih banyak informasi.

"Pemungutan suara ini bukanlah pemungutan suara untuk memakzulkan Presiden Biden," kata Johnson dalam konferensi pers pada Selasa (12/12/2023).

"Ini adalah pemungutan suara untuk melanjutkan penyelidikan pemakzulan. Saya yakin kami akan mendapatkan setiap suara yang kami miliki," lanjutnya.

Bisakah Joe Biden dicopot dari kursi Presiden AS?

Para analis memandang, upaya Partai Republik hampir dipastikan akan gagal untuk mencopot Joe Biden dari jabatannya.

Bahkan, jika DPR mencapai suara mayoritas untuk memakzulkan presiden, Senat perlu melakukan pemungutan suara untuk menghukumnya dengan total suara minimal dua pertiga.

Jumlah tersebut hampir mustahil terjadi di majelis lantaran Partai Demokrat memegang mayoritas kursi dengan perbandingan 51-49.

Namun, melalui proses penyelidikan pemakzulan, Partai Republik akan terbantu dengan menyoroti tuduhan korupsi selama sebagian besar masa kampanye Pemilu 2024, ajang pemilihan di mana Joe Biden kembali mencalonkan diri.

Presiden Joe Biden pun telah menanggapi pemungutan suara terkait penyelidikan pemakzulannya pada Rabu lalu.

"Alih-alih melakukan apa pun untuk membantu membuat kehidupan orang Amerika lebih baik, mereka malah fokus menyerang saya dengan kebohongan," ujar Biden.

"Alih-alih melakukan pekerjaan mendesak yang perlu dilakukan, mereka memilih membuang-buang waktu untuk aksi politik tak berdasar yang bahkan diakui oleh Partai Republik di Kongres tidak didukung oleh fakta," tandasnya.