Anies mengatakan, pemerintahan sebaiknya tidak meniru pemerintahan di zaman penjajahan Belanda.
Pada masa itu ia mengatakan, Belanda meninggalkan Kota Tua karena permukaan tanah terus menurun untuk pindah ke daerah sekitar Monas hingga akhirnya berpindah lagi tanpa menyelesaikan masalah.
Selain itu, di Kalimantan sendiri menurutnya ada masalah yang lebih penting yang seharusnya diselesaikan, yakni terkait kebutuhan membangun sekolah.
“Di Kalimantan sendiri kebutuhan untuk membangun sekolah yang rusak sangat banyak, membangun kereta api atau jalur tol antarkota di Kalimantan itu urgent,” ucapnya.
Ia berpendapat, pembangunan IKN yang akan merasakan manfaat bukan rakyat karena yang dibangun bukan pusat perekonomian.
Baca juga: Kasus Tewasnya Mega Suryani Dewi, Disebut Anies dalam Debat Capres
Dalam kesempatan berikutnya, Anies menilai pembangunan IKN merupakan salah satu produk hukum yang dibuat tidak melewati proses dialog publik yang lengkap, sehingga dialog terkait hal ini dilakukan saat undang-undang sudah jadi.
“Ketika dialognya sudah undang-undang, siapun yang kritis dianggap oposisi, siapapun yang pro dianggap pro pemerintah. Kenapa, karena tidak ada proses pembahasan yang komprehensif yang memberikan ruang kepada publik,” ucapnya.
Ia mengatakan, Indonesia merupakan negara hukum, bukan negara kekuasaan.
Negara hukum seharusnya memberikan ruang kepada publik untuk membahas peraturan sebelum peraturan itu ditetapkan.
“Hari ini kita belum bisa menyiapkan pupuk lengkap tapi pada saat yang sama kita membangun sebuah istana untuk presiden di mana rasa keadilan kita,” pungkasnya.
Baca juga: Jawaban Anies soal Polusi Udara DKI Jakarta yang Disorot Prabowo dalam Debat Capres-Cawapres
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.