Media Internasional Soroti Gibran Jadi Bacawapres: Nepotisme, Dinasti Politik, dan Cedera Proses Demokrasi

KOMPAS.com - Putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka yang diusung sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres) 2024 mendampingi Prabowo Subianto, mendapat sorotan media Internasional.

Sebagian besar media memberitakan pemilihan Gibran sebagai cawapres 2024 merupakan bagian dari nepotisme dan upaya membangun dinasti politik yang dapat merusak proses demokrasi.

Berikut ulasan media asing yang menyoroti pencalonan Gibran sebagai cawapres pada Pilpres 2024:

1. AP News: Prabowo membutuhkan Jokowi

Dalam artikel berjudul "Indonesia’s leading presidential hopeful picks Widodo’s son to run for VP in 2024 election", Minggu (22/10/2023), AP News memberitakan pencalonan anak sulung Presiden Jokowi sebagai cawapres pada Pilpres 2024.

Keputusan itu diumumkan oleh Mantan Jenderal Pasukan Khusus yang kini menjabat sebagai Menteri Pertahanan sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, Minggu.

AP News juga menyinggung usia Gibran yang masih terbilang muda, yakni 36 tahun. Usia itu sempat menjadi hambatan Gibran untuk maju pada kontestasi Pilpres 2024 karena syarat batas minimal usia pencalonan diri adalah 40 tahun.

Namun, Mahkamah Konstitusi (MK), yang diketuai oleh ipar Presiden, membuat keputusan yang memungkinkan mereka yang belum berusia 40 tahun tapi pernah menjabat atau terpilih sebagai pemimpin daerah untuk mencalonkan diri pada Pilpres 2024.

Keputusan itu menuai kontroversi karena membuka jalan bagi Gibran untuk terlibat di kontestasi Pilpres 2024. Para ahli mengkritik bahwa putusan itu telah mencederai proses demokrasi.

Peneliti di Centre for Strategic and International Studies, Dominique Nicky Fahrizal mengatakan, elektabilitas Jokowi masih sangat tinggi sehingga dibutuhkan oleh Prabowo dalam mendulang suara pada Pilpres 2024. 

Pasangan Prabowo-Gibran diberitakan berjanji akan melanjutkan agenda-agenda Jokowi sebagai upayanya meraih simpati dan dukungan Jokowi.

Di sisi lain, Jokowi yang sudah menjadi Presiden Indonesia selama 2 periode itu ingin penggantinya bisa melanjutkan agenda-agendanya.

"Jokowi membutuhkan skenario untuk melanjutkan apa yang telah direncanakan oleh pemerintahannya," kata Fahrizal.

"Dia ingin penggantinya adalah orang yang dia pilih," imbuh dia.

Baca juga: Beda Sikap Gibran soal Cawapres 2024, Sempat Akui Belum Pantas, Kini Maju Bersama Prabowo

2. ABC News: Pemilihan merusak demokrasi

ABC News melalui artikel berjudul "Indonesia's leading presidential hopeful picks Widodo's son to run for VP in 2024 election", Minggu (22/10/2023), menggarisbawahi pemilihan putra Presiden Jokowi sebagai cawapres 2024 dapat merusak proses demokrasi Indonesia.

Pendapat itu keluar dari para ahli setelah keluarnya hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal batas usia minimal syarat pencalonan diri sebagai capres-cawapres 2024.