China Tuai Protes Usai Caplok Wilayah India dan Malaysia dalam Peta Baru

KOMPAS.com - China mendapat kecaman dari India dan Malaysia usai Negeri Tirai Bambu memasukkan wilayah dua negara ini dalam peta barunya.

Hal tersebut diketahui dari peta terbaru yang dirilis Beijing pada Senin (28/8/2023).

Negara Bagian Arunachal Pradesh dan dataran tinggi Aksai Chin yang berada di India diklaim China sebagai wilayah kedaulatannya.

Tak hanya itu, China turut mengeklaim sebagian wilayah di Sembilan Garis Putus-putus di Laut China Selatan (LCS) yang juga diakui oleh Malaysia.

Baca juga: Ramai Fenomena Live di China, Rela Dicibir dan Kedinginan demi Uang

India ajukan protes

Dilansir dari Kompas.id, Kamis (31/8/2023), India segera melayangkan protes ke China atas peta baru yang mereka rilis pada Rabu (30/8/2023).

Menteri Luar Negeri India Subrahmanyam Jaishankar menyebut peta yang diterbitkan China merupakan peta absurd.

Ia juga menyampaikan, China sudah mengeklaim wilayah India sejak 1950.

"Hanya karena China menerbitkan peta absurd yang mengaku-aku wilayah tersebut, tidak lantas menjadikan daerah itu bagian dari China," ujar Subrahmanyam.

Adapun wilayah Arunachal Pradesh yang dimasukkan China ke peta barunya disebut Beijing sebagai Zangnan atau Tibet Selatan.

Sedangkan Aksal Chin yang juga disertakan China dalam peta menjadi salah satu lokasi konflik antara Negeri Tirai Bambu dan India.

Di suatu daerah di Aksal Chin bernama Ladakh, selama tiga tahun terakhir terjadi beberapa insiden antara tentara China dan India, salah satunya bentrok.

The 2023 edition of China's standard map was officially released on Monday and launched on the website of the standard map service hosted by the Ministry of Natural Resources. This map is compiled based on the drawing method of national boundaries of China and various countries… pic.twitter.com/bmtriz2Yqe

— Global Times (@globaltimesnews) August 28, 2023

Baca juga: Media Asing Sebut Indonesia Beli Jet Tempur F-15EX untuk Melawan China

India tolak klaim China

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri India Arindam Bagchi menuturkan, pihaknya menolak klaim China atas wilayah baru pada petanya.

Protes New Delhi atas peta ini muncul beberapa hari setelah Perdana Menteri India, Narendra Modi, berbicara dengan Presiden China, Xi Jinping, di sela-sela KTT BRICS di Johannesburg.

Pembicaraan keduanya menyoroti kekhawatiran tentang perbatasan Himalaya yang disengketakan.

Beijing menyebut pertemuan ini sebagai sebuah "pertukaran pandangan yang jujur dan mendalam".

India mengatakan, Modi telah menekankan bahwa "mengamati dan menghormati" Line of Actual Control (LAC) atau garis demarkasi sangatlah penting.

Pemerintah Modi juga telah mengucurkan miliaran dollar untuk proyek-proyek konektivitas di sisi perbatasannya.

Tujuannya untuk meningkatkan kehadiran warga sipil dan membentuk batalion paramiliter baru.

"Kami menolak klaim-klaim ini karena mereka tidak memiliki dasar. Langkah-langkah seperti itu dari pihak China hanya memperumit penyelesaian masalah perbatasan," ujar Bagchi, dikutip dari Al Jazeera.

Baca juga: Hobi Baru Remaja di China, Merawat Biji Mangga Layaknya Hewan Peliharaan

Malaysia tidak akui peta baru China

Secara terpisah, Malaysia memgambil sikap yang sama seperti India untuk menolak peta baru yang dirilis China pada Rabu (30/8/2023).

Dilansir dari Straits Times, China mengeklaim kedaulatan atas hampir seluruh Laut China Selatan.

Padahal, wilayah tersebut merupakan jalur perdagangan dengan nilai triliunan dollar setiap tahunnya.

Malaysia melayangkan protes berdasarkan klaim sepihak dari China yang menyebut Laut China Selatan sebagai wilayahnya.

Sebab, wilayah itu tumpang tindih dengan zona ekonomi eksklusif Malaysia di lepas pantai negara bagian Sabah dan Sarawak di pulau Kalimantan.

"Malaysia tidak mengakui klaim China di Laut China Selatan, seperti yang diuraikan dalam 'China Standard Map 2023 Edition', yang mencakup wilayah maritim Malaysia," kata Kementerian Luar Negeri dalam sebuah pernyataan.

Sebelum protes dilayangkan, Malaysia sudah bersitegang dengan China soal kedaulatan masing-masing negara di Laut China Selatan.

Menurut Malaysia, permasalahan itu harus ditangani secara damai dan rasioanl melalui dialog berdasarkan hukum internasional.

Negeri Jiran juga menyampaikan, pihaknya mendukung pembuatan kode eetik yang mencakup sengekata maritim antara negara-negara Asia Tenggara.

Baca juga: Kerangka Panda Raksasa Utuh Ditemukan di Makam Kaisar China yang Berusia 2.000 Tahun