Saat AI "Berkembang Menakutkan", Apa yang Harus Dilakukan Negara?

Memang untuk melaksanakan kedua hal di atas tidak mudah dan sesederhana yang dipikirkan banyak orang. Platform digital dan AI rata-rata bersifat cross border, bahkan memasuki ruang-ruang paling privat di dalam rumah tangga di seluruh dunia, tak terkecuali Indonesia.

Demikian juga ketergantungan dan ekosistem masyarakat yang relatif sudah menjadikan berbagai platform digital sebagai kebutuhan. Karena itu, kerja sama internasional termasuk soal standardisasi dan uji laik operasi menjadi penting.

Proses dan penetapan negara lain tempat AI diciptakan bisa menjadi dasar lolos atau tidaknya AI yang dikendalikan platform digital beroperasi untuk publik.

Ketiga, pengembang AI juga perlu memperhatikan etika, tata krama, dan sikap luhur masyarakat. Pengembang AI juga mesti mempertimbangkan implikasi sosial, ekonomi, budaya, politik dan keamanan.

Masyarakat perlu terus diedukasi tentang AI, agar paham dan mempersiapkan diri untuk perubahan yang akan terjadi. Hal ini akan membantu meminimalkan risiko, termasuk pengangguran.

Kita perlu mempersiapkan masyarakat untuk menghadapi masa depan yang akan didominasi oleh AI. Kolaborasi pemerintah, pengembang, dan masyarakat adalah hal penting, untuk memastikan AI digunakan dengan cara yang aman dan bertanggung jawab, serta dapat memberikan maslahat sebesar-besarnya bagi peradaban manusia.

Karena itu, perkembangan AI yang begitu pesat dan sulit dibendung, harus segera disikapi oleh semua negara termasuk Indonesia. Terlambat mengambil langkah dalam regulasi dan kebijakan akan berdampak panjang.

Saat ini pemerintah dan DPR tengah membahas RUU Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atau yang dikenal dengan UU ITE. Kempatan ini sangat bagus jika dimanfaatkan untuk merespons perkembangan AI dan membuat norma terkait AI dalam UU tersebut .

Karena AI terus berkembang dan bisa berubah sangat cepat, maka UU ITE dapat membuat ketentuan payungnya untuk dijabarkan lebih lanjut ke dalam peraturan pelaksanaan (implementing legislation) untuk meregulasi secara lebih teknis.