Rully Raki
Dosen

Pemerhati Sosial dan Pembangunan

Masyarakat Lokal di Tengah Pusaran Pembangunan Pariwisata

Kompas.com - 26/09/2022, 14:02 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

DESEMBER 2021, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno, mengunjungi Flores-Nusa Tenggara Timur (NTT). Sandiaga meninjau sejumlah desa wisata di wilayah Ende dan Manggarai. Desa-desa itu menjadi juara di tingkat nasional.

Sebagai orang lokal, saya tertarik dengan beberapa hal yang dilakukan Sandiaga. Ketika itu, Sandiaga mengenakan baju tenun daerah. Dia jogging di sekitar Museum Bung Karno di Ende.

Di Manggarai, Sandiaga membeli gelang kopi dan minum kopi orang lokal. Sandiaga juga berfoto dan memberikan pendapat di media tentang tumbuhnya pariwisata NTT.

Aksi Sandiaga secara tidak langsung mengiklankan usaha kreatif warga lokal dan merupakan bentuk dukungan bagi tumbuhnya pariwisata di tengah pandemi Covid-19.

Pendekatan keliru

Di sisi lain, pendekatan-pendekatan pembangunan pariwisata yang dilakukan pemerintah tak jarang menuai persoalan.

Beberapa contoh dari tiga tahun terakhir antara lain konflik warga dan pemerintah terkait hutan adat Pubabu tahun 2020, konflik lahan yang direncanakan untuk dijadikan peternakan sapi di Sumba tahun 2021. Terakhir terkait rencana naiknya harga tiket masuk Taman Nasional Komodo tahun 2022.

Serangkaian persoalan itu memunculkan pertanyaan. Apakah masyarakat lokal tidak mau disentuh pembangunan? Bagaimanakah caranya agar masyarakat lokal tidak tereliminasi di tengah pusaran pembangunan?

Persoalannya ada pada pendekatan yang digunakan pemerintah. Kita lihat kasus tentang rencana kenaikan harga tiket masuk Taman Nasional Komodo.

Baca juga: Meluruskan Kebijakan Tarif Masuk Taman Nasional Komodo

Dalam kasus itu tersurat ambisi pemerintah untuk menjadikan Taman Nasional Komodo sebagai destinasi super premium. Term itu tentu akan berdampak pada pengelolaan lokasi wisata yang tidak main-main, yang akan melibatkan pemodal besar dan berpengalaman demi mendapatkan profit maksimal.

Pendekatan pembangunannya bergaya top-down. Pengambil kebijakan dan pelaksana proyek memegang komando utama dalam menjalankan pembangunan.

Model pembangunan top-down itu menutup pintu bagi pengembangan pariwisata berbasis pemberdayaan masyarakat lokal. Yang ada adalah monopoli dan kapitalisasi atas aset-aset lokal.

Cepat atau lambat hal itu akan berujung pada marginalisasi serta eliminasi peran dan gerak ekonomi kreatif penduduk lokal.

Halaman:

Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.