4 Isu Kebocoran Data di Indonesia Sebulan Terakhir

Pihaknya juga mengatakan dari sampling sementara sebanyak 100.000 data yang ada tak ada yang cocok dengan NIK.

"Kami yakin data browsing history itu bukan berasal dari data internal IndiHome. Ada kemungkinan data-data history browsing itu malware karena pernah mengakses situs-situs terlarang," jelas dia.

Baca juga: Ramai soal Dugaan Kebocoran Data BIN hingga IndiHome, Apa Solusinya?

3. Kominfo

Kebocoran data registrasi SIM Card diklaim berasal dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

Isu yang beredar disebut data pendaftaran kartu SIM yang mengalami kebocoran ada sebanyak 1,3 miliar data, meliputi nomor induk kependudukan (NIK), nomor telepon, nama penyedia atau provider, hingga tanggal pendaftaran.

Data SIM Card sebesar 87 GB itu dijual dengan harga 50.000 dollar AS atau setara Rp 743 juta.

Kominfo pun membantah, kebocoran berasal dari server mereka.

"Kementerian Komunikasi dan Informatika telah melakukan penelusuran internal. Dari penelusuran tersebut, dapat diketahui bahwa Kementerian Kominfo tidak memiliki aplikasi untuk menampung data registrasi prabayar dan pascabayar," tulis Kominfo, dikutip dari Kompas.com, 3 September 2022.

Telkomsel, Indosat dan XL-Axiata juga membantah kecolongan terhadap data SIM Card tersebut.

Terkait kebocoran data SIM Card ini, peneliti keamanan siber independen Afif Hidayatullah memastikan bahwa data yang dibagikan Bjorka valid.

Hal ini menurutnya disimpulkan berdasarkan penelusuran acak beberapa sampel NIK dan nomor HP yang dibagikan cuma-cuma.

Baca juga: 105 Juta Data KPU Diduga Bocor dan Dijual Online, Pengamat Sebut Datanya Valid

4. KPU

KOMPAS.com/ Galuh Putri Riyanto Ilustrasi anggota Breached Forums dengan username Bjorka yang menjual data kependudukan 105 juta warga Indonesia. Data kependudukan ini diklaim berasal dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Data-data yang bocor meliputi nama lengkap, NIK, nomor KK, alamat lengkap, tempat dan tanggal lahir, usia, jenis kelamin, hingga keterangan soal disabilitas.

Bahkan, informasi nama dan nomor ID provinsi, kota, kecamatan, serta nomor tempat pemungutan suara (TPS).

Data ini dijual seharga 5.000 dollar AS atau setara Rp 74,4 juta dalam file berukuran 4 GB (Compressed) atau 20 GB (Uncompressed).

Bjorka yang mengunggah penjualan data yang bocor ini juga menyediakan tautan untuk mengunduh 2 juta sampel data secara bebas dan gratis.