Mengapa Pejabat Pelaku Perjalanan Luar Negeri Bisa Karantina di Rumah? Ini Aturannya

Lebih lanjut, Wiku menambahkan, pengurangan durasi karantina di fasilitas karantina mandiri dapat diajukan pejabat eselon I ke atas berdasarkan pertimbangan dinas atau khusus.

"Pemberian izin ini wajib disertai dengan kepatuhan protokol kesehatan ketat. Pada prinsipnya, ketetapan ini adalah bentuk upaya pemerintah menjaga kestabilan negara," jelas Wiku. 

Aturan karantina mandiri pejabat

Berikut aturan karantina mandiri untuk pejabat esolon 1 ke atas sesuai SE Satgas Penanganan Covid-19 Nomor 25 Tahun 2021:

• Memiliki kamar tidur dan kamar mandiri yang tersendiri untuk setiap individu pelaku perjalanan internasional
• Meminimalisir kontak saat distribusi makanan atau kegiatan makan
• Tidak berkontak fisik dengan pelaku perjalanan lain yang sedang melakukan karantina maupun individu lainnya
• Terdapat petugas pengawas karantina yang wajib melaporkan pengawasan karantina kepada petuas KKP di area wilayahnya
• Melakukan tes RT-PCR kedua pada haris ke-9 karantina dan wajib melaporkan hasil tes RT-PCR kepada petugas KKP di area wilayahnya.

Selain harus sesuai aturan di atas, SE Satgas Penanganan Covid-19 Nomor 25 Tahun 2021 juga menyatakan dispensasi karantina mandiri tersebut harus diajukan minimal 3 hari sebelum kedatangan di Indonesia kepada Satgas Covid-19 Nasional dan dapat diberikan berdasarkan hasil penilaian serta kesepakatan antara Kementerian/Lembaga terkait.

Itulah aturan karantina mandiri bagi pejabat eselon 1 yang melakukan perjalanan ke luar negeri sesuai SE Satgas Penanganan Covid-19 Nomor 25 Tahun 2021.

Baca juga: BMKG Pantau Potensi Bibit Siklon di Laut Timor-Arafura, Ini Dampaknya bagi Indonesia