Pengetatan Perjalanan Berakhir, PPKM Mikro Kembali Berlaku 1 Juni

KOMPAS.com - Pengetatan perjalanan pasca-larangan mudik Lebaran telah berakhir pada Senin (24/5/2021).

Selanjutnya, Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berskala mikro akan diberlakukan mulai 1 Juni 2021.

Pengetatan perjalanan yang telah diberlakukan ini untuk mengurangi mobilitas masyarakat saat libur Lebaran.

Mengingat kasus harian Covid-19 di Indonesia masih terus terjadi, maka pemerintah kembali menerapkan PPKM mikro di seluruh provinsi di Indonesia mulai 1 Juni 2021.

Keputusan ini disampaikan Menko Perekonomian sekaligus Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) Airlangga Hartarto dalam konferensi pers yang disiarkan di kanal YouTube Sekretariat Presiden.

"Oleh karena itu, untuk PPKM mikro selanjutnya 1-14 Juni mendatang maka Gorontalo, Maluku, Maluku Utara diikutsertakan. Ditambah Sulawesi Barat," ujar Airlangga, Senin (24/5/2021).

Baca juga: Larangan Mudik Usai, Ini Aturan dan Jadwal KA Jarak Jauh hingga 31 Mei

Waspadai lonjakan

Dalam jumpa pers, Airlangga juga menyampaikan bahwa Indonesia perlu mewaspadai lonjakan kasus Covid-19 pasca-libur Lebaran.

"Yang perlu diperhatikan adalah dalam siklus 4-5 minggu ke depan," ujar Airlangga.

Berkaca pada libur Natal 2020, terdapat kenaikan kasus yang puncaknya pada 5 Februari 2021.

Sampai dengan Minggu (23/5/2021), angka kasus aktif Covid-19 mencapai 5,32 persen, atau sedikit naik dibandingkan pekan sebelumnya.

Bersamaan dengan itu, ada tren kenaikan kasus harian Covid-19 dari yang semula di kisaran angka 3.800-4.000 kasus, kini menjadi 5.000 kasus per hari.

"Dalam satu minggu ini kita juga melihat beberapa kasus ada kenaikan, namun masih dalam taraf yang jauh lebih kecil dibandingkan sesudah Lebaran tahun kemarin," imbuh Airlangga.

Baca juga: Berlaku 18-24 Mei, Ini Syarat Perjalanan Pengetatan Pasca-larangan Mudik Lebaran

Aturan PPKM mikro

Aturan PPKM mikro ini tertuang dalam Inmendagri Nomor 10 Tahun 2021.

Berikut rangkuman aturan PPKM mikro yang telah ditetapkan pemerintah:

• Tempat kerja/perkantoran dengan menerapkan work from home (WFH) sebesar 50 persen dan work from office (WFO) 50 persen. Kegiatan belajar mengajar secara daring (online) dan tatap muka (offline).
• Perguruan tinggi dibuka secara bertahap dengan proyek percontohan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Kepala Daerah (Perkada) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.
• Restoran atau makan/minum di tempat dibatasi 50 persen.
• Layanan pesan antar diperbolehkan sesuai dengan jam operasional restoran dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat.
• Pembatasan jam operasional untuk pusat perbelanjaan/mal sampai dengan pukul 21.00 dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat.
• Kapasitas tempat ibadah dibatasi 50 persen dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.
• Kegiatan fasilitas umum diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 50 persen yang diatur dengan Perda atau Perkada.
• Kegiatan seni, sosial, dan budaya yang dapat menimbulkan kerumunan diizinkan dibuka maksimal 25 persen dengan pengetatan protokol kesehatan.
• Sektor transportasi, kendaraan umum dilakukan pengaturan kapasitas dan jam operasional.
• Kegiatan konstruksi diizinkan berjalan 100 persen, demikian pula dengan sektor-sektor esensial, seperti kesehatan, bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi, perbankan, dan logistik.

Baca juga: Antisipasi Ledakan Kasus Pasca-wisata Lebaran, Ini Saran Epidemiolog