Hati-hati Penipuan CPNS dengan Modus Penerbitan NIP

KOMPAS.com - Masyarakat diimbau berhati-hati berbagai modus penipuan terkait pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang mencatut Badan Kepegawaian Negara (BKN) maupun Badan Kepegawaian Daerah (BKD_.

Hal tersebut salah satunya diingatkan oleh akun media sosial Twitter BKD Jateng @bkdjatengprov. 

AWAS Hati-Hati PENIPUAN CPNS@ganjarpranowo @taj_yasinmz @BKNgoid #JatengGayeng pic.twitter.com/tGEvep3EWu

— BKD Prov.Jateng #JatengGayeng (@bkdjatengprov) January 26, 2021

Pada unggahan itu, ditampilkan surat mengenai penetapan nomor induk pegawai (NIP) yang kemudian dipastikan palsu.

Plt Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama BKN, Paryono, mengatakan, modus penipuan terkait NIP CPNS seperti yang diunggah akun BKD Jateng sering terjadi.

"Modus seperti itu banyak terjadi apalagi sekarang dalam proses penerbitan NIP oleh BKN," kata Paryono dihubungi Kompas.com, Selasa (26/1/2021).

Baca juga: Jadwal CPNS 2021: Waktu Pendaftaran hingga Usulan dan Jenis Formasi

Waspada

BKN mengingatkan agar masyarakat berhati-hati dan tidak mudah memercayai hal demikian.

Jika mendapatkan informasi yang meragukan diimbau untuk menghubungi BKD setempat atau BKN regional atau pusat.

Paryono menjelaskan, salah satu modus penipuan yang digunakan adalah melakukan penipuan dengan meminta sejumlah uang sebagai bukti bahwa peserta CPNS sudah mendapat penetapan NIP.

Ia mengingatkan, penetapan NIP hanya dilakukan oleh mereka yang telah ikut seleksi CPNS dan lolos.

Selanjutnya, penetapan NIP diusulkan instansi dan tidak ada pungutan biaya dalam proses penetapan NIP di BKN.

"Kalau dia tidak ikut seleksi CPNS tiba-tiba ada yang nawari dia masuk CPNS dengan sejumlah uang, pasti hoaks," kata Prayono.

Baca juga: Ramai soal Rekrutmen Guru, Benarkah Tidak Ada Lagi Penerimaan Guru Berstatus CPNS pada 2021?

Modus penipuan lainnya, kata Paryono, pemberitahuan informasi atau lowongan PNS yang mencatut pegawai BKN dengan mencantumkan nomor ponsel dalam informasi yang disebarkan.

Sementara itu, Kepala BKD Jateng Drs. Wisnu Zaroh, M.Si, mengatakan, unggahan BKD yang memperingatkan adanya informasi hoaks penerbitan NIP itu berasal dari aduan masyarakat.

"Terdapat aduan dari masyarakat yang menanyakan keaslian dari berkas penetapan NIP CPNS yang didapatkan," ujar Wisnu, saat dihubungi Kompas.com, Selasa malam.

Selanjutnya, BKD Jateng melakukan validasi dan pemeriksaan berkas tersebut karena produk hukum yang diadukan memunculkan kecurigaan karena ada ketidaksesuaian dari produk hukum tersebut.