Pesan Golput dari Desa Matabondu dan Perlunya Mitigasi Kekecewaan

Oya, soal kecewa, pekan lalu kita dapat pesan yang kuat dari warga Desa Matabondu, Kecamatan Laonti, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara.

Di hari menjelang pelaksanaan pilkada, 9 Desember 2020, 250 warga Desa Matabondu yang memiliki hak pilih memutuskan tidak menggunakan hak pilihnya alias golput.

Keputusan untuk golput itu dilakukan sebagai bentuk protes karena selama 12 tahun tak diperhatikan oleh pemerintah. Dana desa yang sudah dialokasikan tidak diberikan.

Secara administratif, Desa Matabondu tercatat sebagai desa di Kementerian Desa. Karena kekecewaan belasan tahun ini, Ahmad, Kepala Desa Matabondu menyatakan, percuma menyalurkan suara tetapi tidak pernah didengarkan.

Suara kecewa dari Desa Matabondu ini adalah peringatan kepada siapa saja yang dalam Pilkada 2020 yang menggeser peringatan Hari Antikorupsi Sedunia meraup suara terbanyak dari rakyatnya.

Menurut catatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang anteng-anteng saja mendapati Hari Antikorupsi Sedunia diambil alih pilkada, dari sekitar 500 bupati atau walikota, ada 122 yang terbukti korupsi. Dari 34 gubernur, ada 22 gubernur yang terbukti korupsi.

Catatan yang dimiliki KPK ini sudah cukup jadi pijakan untuk kecewa sebenarnya. Pilkada lebih banyak menghasilkan korupsi daripada pejabat yang melayani.

Belum lagi jika 121 izin penyadapan yang dimiliki KPK dari Dewan Pengawas membuahkan hasilnya dan mengejutkan kita hari-hari ini. Kita dukung para penyidik KPK yang bekerja dalam diam, tekun dan hening untuk menebalkan rasa kecewa kita.

Tapi tampaknya kalian tidak akan kecewa juga mendapati pejabat-pejabat lain ditangkap satu per satu karena korupsi oleh KPK. Bukan memaklumi, tetapi karena harapan sudah lama tidak diletakkan di sana. Mitigasi kecewa yang oke juga menurut saya.

Selain soal vaksin, pilkada dan korupsi, minggu yang baru kita lewati riuh rendah oleh proses hukum atas Pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab oleh Polda Metro Jaya.

Kompas.com/Wisnu Nugroho Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla memberikan keterangan terkait sejumlah isu salah satunya virus corona di kediamannya di Jakarta, Rabu (5/2/2020).

Dalam upaya polisi mencari dan memeriksa Rizieq, terjadi baku tembak yang mengakibatkan enam orang pengawal Rizieq meninggal. 

Rizieq diperika terkait kasus kerumunan massa di tengah pandemi Covid-19 yang terjadi di kawasan sekitar rumahnya di Petamburan, Jakarta Pusat, pada 14 November lalu.

Untuk kasus yang sama, sudah diperiksa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Saat ini, Anies sedang melakukan isolasi mandiri karena positif Covid-19.

Terkait Rizieq dan Anies, pekan lalu juga marak diperbincangkan mengenai peran Jusuf Kalla, wakil presiden dua pemerintahan periode pertama era Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo.