Uang Kertas Baru 20 Riyal Arab Saudi Menimbulkan Kontroversi, Mengapa?

KOMPAS.com - Arab Saudi merilis uang kertas riyal baru untuk menandai kesempatan kepresidenan Saudi pada KTT G20 yang akan berlangsung 21-22 November 2020.

Dikutip laman Kemlu, kelompok negara-negara dunia yang tergabung dalam G20 yang dibentuk tahun 1999 merupakan forum utama kerja sama ekonomi internasional.

Kelompok negara yang memiliki posisi strategis ini secara kolektif mewakili 85 persen GDP dunia, 75 persen perdagangan global dan 2/3 penduduk dunia.

Diberitakan Arab News, 24 Oktober 2020, di uang kertas itu terdapat gambar Raja Salman dan logo KTT G20 Saudi di satu sisi.

Sementara itu di sisi lainnya menampilkan peta dunia yang menyoroti negara-negara G20 dengan warna yang lebih gelap.

The map on #SaudiArabia ????????newly issued 20 Riyal banknote shows #Kashmir, #Jammu, and #Ladakh are not #Indian ????????territories. The banknote released to mark Saudi Arabia’s presidency of the #G20 grouping. pic.twitter.com/afKP8vo1Ai

— Shen Shiwei??? (@shen_shiwei) October 30, 2020

Baca juga: Arab Saudi Terbitkan 650.000 Izin Umrah di Tengah Pandemi Corona

20 riyal

Dilansir Gulf Business, (25/10/2020), uang kertas yang akan diedarkan sebagai uang kertas resmi mulai 25 Oktober 2020 itu senilai 20 riyal.

Uang kertas tersebut dicetak sesuai spesifikasi teknis, fitur keamanan berkualitas tinggi, dan desain khas berwarna ungu dengan desain yang terinspirasi logo G20.

Selain itu pada sisi depan yang memuat gambar Raja Salman bin Abdulaziz Al Saud dan penjaga dua masjid suci dengan slogan kepresidenan Saudi dibuat dalam desain 3D.

Akan tetapi uang kertas itu menuai kontroversi.

Kontroversi peta

screenshoot Kashmir

Dikutip Middle East Eye, 30 Oktober 2020, uang tersebut memicu kontroversi karena mencantumkan gambar Kashmir yang disengketakan India dan Pakistan. Digambarkan di sana Kashmir sebagai negara yang merdeka.

Peta yang tercantum di uang itu memicu kemarahan di India karena menunjukkan wilayah Jammu dan Kashmir terpisah dari India.

Namun di sisi lain, peta itu disambut baik oleh warga Kashmir dan orang-orang yang bersimpati dengan perjuangan mereka.

"Itu adalah ekspresi dari apa yang akan disukai orang Kashmir. Orang Kashmir belum diberi kesempatan untuk memutuskan apakah mereka ingin merdeka atau bersama Pakistan. Ada banyak pendapat di Kashmir, tetapi sebagian besar orang tidak ingin bersama India," kata kepala World Kashmir Awareness, Mir, kepada Middle East Eye.

Peta tersebut memicu kemarahan di India, dengan para pejabat serta publik mengklaim bahwa peta itu keliru dan membuat distorsi.

Baca juga: Hari Ini dalam Sejarah: BI Terbitkan Uang Rp 100.000 Kertas Pertama

Minta dikoreksi

Seorang juru bicara pemerintah India, Anurag Srivastava, mengatakan New Delhi mengutarakan "keprihatinan serius" tentang uang kertas itu, baik di kedutaan Saudi di India dan di kedutaan besarnya di Riyadh.

"Kami telah menerima kesalahan representasi yang sangat besar dari batas-batas teritorial eksternal India ini pada uang kertas resmi dan resmi Arab Saudi. Kami telah meminta pihak Saudi untuk mengambil langkah-langkah korektif yang mendesak dalam hal ini," katanya.

Kontroversi seputar peta Kashmir sudah berlangsung puluhan tahun, dengan lembah yang dipisahkan oleh garis kontrol (LoC) antara India dan Pakistan sejak 1972, ketika kedua negara berperang memperebutkannya.

Pada 2015, India melarang penyiar yang berbasis di Qatar Al Jazeera selama hampir seminggu setelah menerbitkan peta negara yang mengecualikan Kashmir.

New Delhi juga sering menyensor majalah Economist karena menampilkan Kashmir sebagai wilayah sengketa.

Baca juga: Efek Blokir Internet, Warga Kashmir Dihapus dari WhatsApp

Wilayah sengketa

Kashmir yang dikelola India dianggap sebagai wilayah paling termiliterisasi di dunia, dengan New Delhi telah mengerahkan lebih dari 500.000 tentara dan paramiliter ke daerah tersebut.

Sebanyak 100.000 polisi India dan sekitar 30.000 petugas polisi khusus ditambahkan pada Agustus 2019 ke wilayah di mana lebih dari 70.000 orang, sebagian besar warga sipil, telah tewas.

Tahun lalu, Kashmir dikunci ketika pemerintah India mencabut Pasal 370 konstitusi negara itu, yang secara efektif mengakhiri status semi-otonom Kashmir dan memaksanya untuk jatuh di bawah India sebagai wilayah.

Putusan itu juga memicu batalnya unsur konstitusi lain, Pasal 35A, yang melarang orang dari luar negara membeli tanah di sana.

Lalu awal tahun ini, tentara India dituduh melakukan kejahatan perang setelah muncul video tentang penembakan militernya ke sasaran di Pakistan dari daerah sipil di Kashmir yang dikelola India.