Catatan Setahun Jokowi-Maruf Amin: Pandemi dan Demokrasi

KOMPAS.com - Masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin genap memasuki usia satu tahun pada hari ini, Selasa (20/10/2020).

Dalam satu tahun masa kepemerintahan itu, Jokowi-Maruf dihadapkan dengan sejumlah tantangan seperti pandemi Covid-19 dan penolakan terhadap omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja, yang diwarnai dengan aksi demonstrasi besar di sejumlah kota di Indonesia.

Pada 2 Maret 2020, Jokowi secara resmi mengumumkan Kasus 1 dan Kasus 2 positif Covid-19. Sejak saat itu, jumlah kasus positif terus bertambah hingga hari ini.

Berdasarkan data dari Worldometers, Senin (19/10/2020), Indonesia kini berada di peringkat 19 dunia, peringkat 5 Asia, dan peringkat pertama di Asia Tenggara, dalam hal total kasus konfirmasi positif Covid-19.

Terakhir, yang tengah menghangat, aksi massa dan penolakan terhadap omnibus law UU Cipta Kerja yang masih terus bergulir sejak DPR mengesahkan RUU tersebut menjadi UU dalam rapat paripurna pada 5 Oktober 2020.

Polemik mengenai UU Cipta Kerja juga diwarnai dengan informasi yang simpang siur.

Salah satunya adalah tentang draf resmi RUU Cipta Kerja yang beredar dalam versi berbeda-beda di masyarakat, bahkan setelah RUU itu disahkan menjadi UU.

Baca juga: 2 Periode Jokowi, Utang Luar Negeri RI Bertambah Rp 1.721 Triliun

Evaluasi berbagai sisi

ANTARA FOTO/WAHYU PUTRO A Presiden Joko Widodo (keempat kiri) bersama staf khusus yang baru dari kalangan milenial (kiri ke kanan) CEO Amartha Andi Taufan Garuda Putra, Perumus Gerakan Sabang Merauke Ayu Kartika Dewi, Pendiri Ruang Guru Adamas Belva Syah Devara, Peraih beasiswa kuliah di Oxford Billy Gracia Yosaphat Mambrasar, CEO dan Founder Creativepreneur Putri Indahsari Tanjung, Pendiri Thisable Enterprise Angkie Yudistia dan Mantan Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia/PMII Aminuddin Maruf ketika diperkenalkan di halaman tengah Istana Merdeka Jakarta, Kamis (21/11/2019). Ketujuh stafsus milenial tersebut mendapat tugas untuk memberi gagasan serta mengembangkan inovasi-inovasi di berbagai bidang. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A./nz

"Pak Jokowi memulai pemerintahan dengan mengatakan, 'Saya laksanakan tanpa beban'. Hal itu Beliau sampaikan karena ini merupakan periode terakhir menjabat, dan tidak mungkin dipilih lagi," kata Hendri saat dihubungi Kompas.com, Senin (19/10/2020).

Menurut Hendri, pernyataan itu memunculkan optimistis masyarakat, yang mengharapkan Jokowi bisa lepas dari pagar atau batasan yang diberikan oleh partai politik.

"Namun, nampaknya partai politik tetap menjadi perhitungan Pak Jokowi, terutama pada saat pembentukan Kabinet Kerja jilid II," kata Hendri.

Di masa awal pemerintahan, Hendri menilai, beberapa keputusan kontroversial sempat terjadi. Misalnya, penunjukan Staf Khusus Milenial, yang dua di antaranya kini sudah mengundurkan diri.

"Tapi salah satu terobosan Pak Jokowi yang cukup berani dan harus diapresiasi adalah mengajak oposisi, Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Gerindra dan lawannya saat Pilpres, untuk bergabung ke dalam kabinet," ujar Hendri.

"Itu adalah sebuah optimisme rekonsiliasi yang menurut saya baik sekali," kata dia.

Baca juga: Setahun Jokowi-Maruf: Menhan Prabowo dan Proyek Food Estate

Pandemi Covid-19

Meski memberikan sejumlah apresiasi di masa awal pemerintahan Jokowi, Hendri memberikan sejumlah catatan, terutama berkaitan dengan penanganan pemerintah terhadap pandemi Covid-19 di Indonesia.