Catatan Setahun Jokowi-Maruf Amin: Pandemi dan Demokrasi

Kompas.com - 20/10/2020, 08:23 WIB
Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden nomor urut 01 Joko Widodo (ketiga kanan) dan Maruf Amin (kedua kanan) menyapa masyarakat Tangerang saat Karnaval Indonesia Satu di Banten, Minggu (7/4/2019). ANTARA FOTO/PUSPA PERWITASARICalon Presiden dan Calon Wakil Presiden nomor urut 01 Joko Widodo (ketiga kanan) dan Maruf Amin (kedua kanan) menyapa masyarakat Tangerang saat Karnaval Indonesia Satu di Banten, Minggu (7/4/2019).

KOMPAS.com - Masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin genap memasuki usia satu tahun pada hari ini, Selasa (20/10/2020).

Dalam satu tahun masa kepemerintahan itu, Jokowi-Maruf dihadapkan dengan sejumlah tantangan seperti pandemi Covid-19 dan penolakan terhadap omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja, yang diwarnai dengan aksi demonstrasi besar di sejumlah kota di Indonesia.

Pada 2 Maret 2020, Jokowi secara resmi mengumumkan Kasus 1 dan Kasus 2 positif Covid-19. Sejak saat itu, jumlah kasus positif terus bertambah hingga hari ini.

Berdasarkan data dari Worldometers, Senin (19/10/2020), Indonesia kini berada di peringkat 19 dunia, peringkat 5 Asia, dan peringkat pertama di Asia Tenggara, dalam hal total kasus konfirmasi positif Covid-19.

Terakhir, yang tengah menghangat, aksi massa dan penolakan terhadap omnibus law UU Cipta Kerja yang masih terus bergulir sejak DPR mengesahkan RUU tersebut menjadi UU dalam rapat paripurna pada 5 Oktober 2020.

Polemik mengenai UU Cipta Kerja juga diwarnai dengan informasi yang simpang siur.

Salah satunya adalah tentang draf resmi RUU Cipta Kerja yang beredar dalam versi berbeda-beda di masyarakat, bahkan setelah RUU itu disahkan menjadi UU.

Baca juga: 2 Periode Jokowi, Utang Luar Negeri RI Bertambah Rp 1.721 Triliun

Evaluasi berbagai sisi

Presiden Joko Widodo (keempat kiri) bersama staf khusus yang baru dari kalangan milenial (kiri ke kanan) CEO Amartha Andi Taufan Garuda Putra, Perumus Gerakan Sabang Merauke Ayu Kartika Dewi, Pendiri Ruang Guru Adamas Belva Syah Devara, Peraih beasiswa kuliah di Oxford Billy Gracia Yosaphat Mambrasar, CEO dan Founder Creativepreneur Putri Indahsari Tanjung, Pendiri Thisable Enterprise Angkie Yudistia dan Mantan Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia/PMII Aminuddin Maruf ketika diperkenalkan di halaman tengah Istana Merdeka Jakarta, Kamis (21/11/2019). Ketujuh stafsus milenial tersebut mendapat tugas untuk memberi gagasan serta mengembangkan inovasi-inovasi di berbagai bidang. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A./nzANTARA FOTO/WAHYU PUTRO A Presiden Joko Widodo (keempat kiri) bersama staf khusus yang baru dari kalangan milenial (kiri ke kanan) CEO Amartha Andi Taufan Garuda Putra, Perumus Gerakan Sabang Merauke Ayu Kartika Dewi, Pendiri Ruang Guru Adamas Belva Syah Devara, Peraih beasiswa kuliah di Oxford Billy Gracia Yosaphat Mambrasar, CEO dan Founder Creativepreneur Putri Indahsari Tanjung, Pendiri Thisable Enterprise Angkie Yudistia dan Mantan Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia/PMII Aminuddin Maruf ketika diperkenalkan di halaman tengah Istana Merdeka Jakarta, Kamis (21/11/2019). Ketujuh stafsus milenial tersebut mendapat tugas untuk memberi gagasan serta mengembangkan inovasi-inovasi di berbagai bidang. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A./nz
Pengamat politik dari Universitas Paramadin, Hendri Satrio, mengatakan, evaluasi terhadap kinerja pemerintahan Jokowi selama satu tahun terakhir, perlu melihat berbagai aspek permasalahan yang terjadi dalam setahun ini.

"Pak Jokowi memulai pemerintahan dengan mengatakan, 'Saya laksanakan tanpa beban'. Hal itu Beliau sampaikan karena ini merupakan periode terakhir menjabat, dan tidak mungkin dipilih lagi," kata Hendri saat dihubungi Kompas.com, Senin (19/10/2020).

Menurut Hendri, pernyataan itu memunculkan optimistis masyarakat, yang mengharapkan Jokowi bisa lepas dari pagar atau batasan yang diberikan oleh partai politik.

"Namun, nampaknya partai politik tetap menjadi perhitungan Pak Jokowi, terutama pada saat pembentukan Kabinet Kerja jilid II," kata Hendri.

Di masa awal pemerintahan, Hendri menilai, beberapa keputusan kontroversial sempat terjadi. Misalnya, penunjukan Staf Khusus Milenial, yang dua di antaranya kini sudah mengundurkan diri.

"Tapi salah satu terobosan Pak Jokowi yang cukup berani dan harus diapresiasi adalah mengajak oposisi, Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Gerindra dan lawannya saat Pilpres, untuk bergabung ke dalam kabinet," ujar Hendri.

Halaman:

25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X