Saat Pemerintah Sebut Aksi Tolak UU Cipta Kerja Dipicu Hoaks hingga Kericuhan Dibiayai Asing

Kompas.com - 13/10/2020, 20:01 WIB
Massa aksi demo penolakan RUU Omnibus Law di Palembang,Sumatera Selatan membakar ban di tengah jalan sembari melakukan orasi, setelah terlibat benterok dengan aparat kepolisian, Kamis (8/10/2020). Aji YK PutraMassa aksi demo penolakan RUU Omnibus Law di Palembang,Sumatera Selatan membakar ban di tengah jalan sembari melakukan orasi, setelah terlibat benterok dengan aparat kepolisian, Kamis (8/10/2020).

KOMPAS.com - Gelombang aksi unjuk rasa menolak pengesahan omnibus law Undang-Undang (UU) Cipta Kerja berlangsung di sejumlah daerah beberapa hari terakhir.

Pada Kamis (8/10/2020), sejumlah aksi di beberapa daerah berujung dengan adanya kericuhan.

Diberitakan Kompas.com pada Jumat (9/10/2020), Presiden Jokowi mensinyalir demonstrasi menolak UU Cipta Kerja dilatarbelakangi disinformasi dan hoaks.

"Saya melihat adanya unjuk rasa penolakan UU Cipta Kerja yang pada dasarnya dilatarbelakangi oleh disinformasi mengenai substansi dari UU ini dan hoaks di media sosial," kata Jokowi dalam konferensi pers virtual dari Istana Kepresidenan, Bogor, Jumat (9/10/2020).

Sementara itu, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto meyakini ada dalang dari kericuhan usai demonstrasi penolakan UU Cipta Kerja.

Diberitakan Kompas.com, Selasa (13/10/2020), ia juga menduga adanya pihak asing yang membiayai.

"Ini pasti ada dalangnya. Ini pasti anasir-anasir ini. Ini pasti anasir yang dibiayai asing. Enggak mungkin seorang patriot mau bakar (fasilitas umum) milik rakyat," kata Prabowo.

Baca juga: Kala BEM SI Sindir Jokowi Kabur, Tuding Pemerintah Putar Balikkan Narasi

Cukup jelaskan UU Cipta Kerja

Terkait pernyataan pemerintah tersebut, Pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio, menilai pemerintah sebenarnya hanya cukup menjelaskan tentang UU Cipta Kerja.

Sebab, kata dia, hal tersebut yang diinginkan masyarakat saat ini, tidak lebih dari itu.

"Apakah masyarakat sudah paham kalau demo itu ada yang mensponsori? Masyarakat sih enggak terlalu peduli juga. Karena pertanyaan mereka bukan itu," kata Hendri saat dihubungi Kompas.com, Selasa (13/10/2020).

Halaman:

Sumber Kompas.com
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X