Sejumlah Pejabat KPU Positif Covid-19 dan Menimbang Kelanjutan Pilkada 2020...

Kompas.com - 19/09/2020, 17:11 WIB
Ilustrasi virus corona yang merebak di Indonesia. KOMPAS.COM/ShutterstockIlustrasi virus corona yang merebak di Indonesia.

KOMPAS.com - Penyelenggaraan pesta demokrasi daerah, Pemilihan Kepala Daerah ( Pilkada) 2020 akan digelar serentak pada 9 Desember 2020.

Di tengah situasi pandemi virus corona, pelaksanaan pilkada dikhawatirkan menjadi sumber penularan Covid-19.

Apalagi, sejumlah pejabat KPU pusat dan daerah dilaporkan positif Covid-19 beberapa waktu terakhir ini.

Mereka di antaranya Ketua KPU Arief Budiman, Ketua KPU Sulawesi Selatan Faisal Amir, dan Komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik, serta beberapa anggota KPU di daerah.

Epidemiolog yang juga dosen public health di University of Derby, Dono Widiatmoko, mengatakan, penyelenggaraan pilkada tidak perlu ditunda secara keseluruhan.

"Tidak perlu ditunda secara keseluruhan, karena menimbulkan ketidakpastian demokrasi," ujar Dono saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (19/9/2020).

Menurut dia, para penyelenggara pilkada yang terinfeksi Covid-19 sebaiknya melakukan isolasi diri di rumah.

Baca juga: Soal Kemungkinan Pilkada Ditunda, Ketua KPU: Belum Ada Pikiran Itu

Sementara, mereka yang tidak bergejala Covid-19 tidak perlu dirawat di rumah sakit, cukup dengan melakukan work from home (WFH) atau bekerja dari rumah.

Namun, ia menekankan, pelaksanaan pemungutan suara harus beradaptasi dengan situasi pandemi.

"Hanya mungkin nanti pelaksanaan pilkada harus bisa diadaptasi. Larang kampanye terbuka," ujar Dono.

Halaman:

25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X