Namun, bantuan itu hanya akan diberikan ketika Lebanon melakukan reformasi kelembagaan secara menyeluruh untuk mengembalikan sistem keuangan dan ekonomi negara ke arah lebih baik.
"Untuk mendapat dukungan dana internasional, Pemerintah Lebanon harus memulai reformasi kelembagaan, tetapi mereka tak pernah melakukannya," kata laporan itu.
Menurut data statistik, tingkat pengangguran negara yang berbatasan dengan Suriah itu meningkat hingga lebih dari 35 persen.
Baca juga: INFOGRAFIK: Mengenal Amonium Nitrat yang Diduga Jadi Penyebab Ledakan Lebanon
BBC, 5 Juli 2020, memberitakan, sejumlah pengamat memandang krisis Lebanon saat ini disebabkan oleh korupsi yang merajalela selama beberapa dekade dan akumulasi utang negara.
Pada aksi protes yang berlangsung sejak Oktober 2019, seorang demonstran menuntut lebih banyak pertanggunggungjawaban elite penguasa yang dinilainya tak memiliki upaya serius dalam reformasi.
Para elite politik diyakini hanya bertujuan mempertahankan hak-hak istimewa mereka dibandingkan mengatasi situasi negara.
Hassan Diab yang mengandaikan Saad Hariri beberapa bulan lalu pun tak bisa berbuat apa pun dalam mengatasi krisis itu.
Bahkan, sempat beredar kabar adanya rencana pembubaran pemerintahan Hassan Diab.
Akan tetapi, banyak pengamat percaya bahwa pembubaran pemerintah tak akan memberikan solusi.
Sementara itu, Presiden Lebanon Michael Auon telah menyerukan penyelidikan atas korupsi negara, termasuk pelanggaran dan pencucian uang.
"Sangat sulit membayangkan bahwa pemerintah akan melakukan (perbaikan) ini kecuali jika warga yang turun ke jalan sejak Oktober 2019 menemukan cara untuk terus memberi tekanan pada lembaga-lembaga politik negara itu," catat ICG.
Baca juga: 7 Dampak Ledakan di Beirut Lebanon