Polemik Pilkada di Tengah Pandemi Covid-19

Kompas.com - 17/06/2020, 11:43 WIB
Warga melintas di depan mural bertema pemilihan umum di kawasan Pasar Anyar, Kota Tangerang, Banten, Kamis (7/5/2020). Presiden Joko Widodo menunda pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 hingga Desember 2020 akibat wabah COVID-19. ANTARA FOTO/Fauzan/aww. ANTARA FOTO/FAUZANWarga melintas di depan mural bertema pemilihan umum di kawasan Pasar Anyar, Kota Tangerang, Banten, Kamis (7/5/2020). Presiden Joko Widodo menunda pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 hingga Desember 2020 akibat wabah COVID-19. ANTARA FOTO/Fauzan/aww.


RENCANA penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) di masa pandemi Covid-19 menjadi polemik.

Pemerintah pada Senin (4/5/2020) lalu menerbitkan Perarturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Perppu Pilkada) untuk menggeser waktu pelaksanaan Pilkada 2020 dari semula 23 September menjadi 9 Desember 2020 akibat pandemi Corona.

Perppu Pilkada tersebut, yang mewajibkan seluruh tahapan pilkada sesuai dengan protokol kesehatan Covid-19, kini menjadi salah satu agenda pembahasan prioritas di DPR memasuki masa sidang IV tahun 2019-2020.

Sebelumnya, dalam rapat kerja pada Selasa (14/4/2020) lalu, seluruh fraksi di Komisi II DPR bersama dengan Kemendagri dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menyepakati penundaan Pilkada menjadi 9 Desember 2020.

Pihak Kemendagri beralasan tanggal 9 Desember 2020 merupakan opsi paling optimistis dari tiga opsi waktu yang diajukan oleh KPU. Selain 9 Desember, opsi lainnya adalah Maret 2021 dan Desember 2021.

Masa tanggap darurat yang ditetapkan Gugus Tugas Covid-19 berlangsung hingga 29 Mei 2020, dengan demikian tahapan pilkada yang sempat tertunda bisa dilanjutkan kembali.

Mendagri Tito Karnavian mengatakan, tidak ada alasan kuat pilkada dilaksanakan 2021. Pandemi Covid-19 diyakini akan berlangsung untuk waktu yang lama. Tidak ada yang menjamin pandemi ini akan berakhir pada 2021.

Warga melintas di depan mural bertema pemilihan umum di kawasan Pasar Anyar, Kota Tangerang, Banten, Kamis (7/5/2020). Presiden Joko Widodo menunda pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 hingga Desember 2020 akibat wabah COVID-19. ANTARA FOTO/Fauzan/aww.ANTARA FOTO/FAUZAN Warga melintas di depan mural bertema pemilihan umum di kawasan Pasar Anyar, Kota Tangerang, Banten, Kamis (7/5/2020). Presiden Joko Widodo menunda pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 hingga Desember 2020 akibat wabah COVID-19. ANTARA FOTO/Fauzan/aww.

Dengan diterimanya Perppu Pilkada oleh DPR, maka tahapan pilkada yang sempat tertunda akan mulai dilanjutkan pada 15 Juni 2020 oleh KPU.

Pelaksanaan seluruh tahapan pilkada yang menerapkan standar pencegahan Covid-19 membutuhkan tambahan anggaran yang tidak sedikit, antara lain untuk pengadaan alat perlindungan diri (APD) dan perlengkapan disinfeksi di 270 wilayah pemilihan yang meliputi sembilan provinsi, 37 kota, dan 224 kabupaten.

Permintaan tambahan anggaran sebesar Rp 4,7 triliun yang diajukan KPU telah disetujui oleh DPR dan pemerintah yang akan dicairkan dalam tiga tahap.

Halaman Selanjutnya
Halaman:

Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X