"Pola baru ini hanya efektif dan bisa dilaksanakan jika pemerintah tetap konsisten melakukan intervensi pandemi melalui testing, tracing, dan isolasi secara masif serta agresif," ujar Dicky.
Jika intervensi ini melemah dan pelaksanaan kebijakan new normal tidak disertai aturan yang jelas maka potensi bertambahnya jumlah kasus infeksi dan kematian bisa semakin bertambah.
"Pemerintah (pusat) atau pemda wajib membuat langkah antisipasi sebelum aturan (new normal) diberlakukan. Wajib libatkan ahli epidemiologi dan penyakit menular untuk ini," kata Dicky.
Strategi nasional dan daerah yang komprehensif dan jelas berperan sangat penting dalam pelaksanaan kebijakan pemberlakuan pola hidup baru ini.
Dengan adanya kebijakan yang tegas, penerapan new normal baru akan terlihat hasilnya.
"Posisi dan peran pola baru dalam bekerja, sekolah, pelayanan, dan lainnya akan terlihat jelas dan sekaligus dapat terus dimonitor dan dievaluasi perkembangannya," ujar Dicky.
Jika tidak, maka dibukanya sekolah, tempat perbelanjaan, perkantoran, dan lain-lain justru bisa menjadi klaster baru penyebaran virus corona.
Baca juga: PKS: New Normal Hanya untuk Negara yang Berhasil Lawan Covid-19
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.