Tumpang Tindih Data Penerima Bansos, Ini Penjelasan Kemensos

Kompas.com - 10/05/2020, 16:39 WIB
Pekerja mengemas paket bantuan sosial (bansos) di Gudang Food Station Cipinang, Jakarta, Rabu (22/04). ANTARA FOTO/M RISYAL HIDAYAT Pekerja mengemas paket bantuan sosial (bansos) di Gudang Food Station Cipinang, Jakarta, Rabu (22/04).

KOMPAS.com - Polemik tumpang tindih data penerima bansos antara Kementerian Sosial dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akhirnya berhasil diselesaikan.

Pada Jumat (8/5/2020) telah diadakan pertemuan antara Kemensos dengan Gubernur DKI Jakarta beserta jajarannya. Hasil pertemuan itu menyepakati data tambahan yang diajukan oleh Gubernur Anies Baswedan.

DKI Jakarta mengajukan penambahan data penerima menjadi 2,1 juta setelah sebelumnya pada tahap 1 jumlah penerima hanya 955.000.

Baca juga: Menko PMK Sebut Penyaluran Bansos Presiden Tahap I di DKI Sudah Rampung

 

Penambahan data tersebut diperoleh dari hasil verifikasi ulang yang telah dilakukan oleh aparat RT, RW, Lurah dan usulan dari komunitas yang membutuhkan.

Rapat tersebut juga menyepakati bahwa 1,3 juta KK akan ditangani oleh Kemensos sementara 800 ribu KK akan di oleh pemprov DKI Jakarta. Nantinya, akan dilakukan pembagian wilayah sehingga bisa lebih memudahkan kontrol dan pengawasan.

"Perubahan ini akan diimplementasi pada tahap 3 menjelang lebaran. Jadi sudah tidak ada lagi nantinya data yang diubah atau atau warga yang kelewat," kata Juru bicara Kemensos Adhy Karyono saat dihubungi Kompas.com (10/5/2020).

Baca juga: Sempat Mundur Dua Kali, Bansos dari Pemerintah Pusat Akhirnya Sampai ke Tangan Warga Tangerang

Rincian Bansos dari Kemensos

Berdasar rilis resmi yang dimuat di laman setkab.go.id Menteri Sosial (Mensos), Juliari P. Batubara, menyampaikan mengenai program-program jaring pengaman sosial yang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial (Kemensos).

Kemensos, menurut Juliari, membagi dua program jaring pengaman sosial yang telah diamanatkan, yakni sebagai berikut:

Bansos reguler

Bantuan sosial (bansos) reguler, terdiri dari 2 program, yaitu: Program Keluarga Harapan/PKH dan Program Sembako atau BPNT.

Untuk program PKH sejak Maret tahun ini sudah diperluas menjadi 10 juta KPM dengan pencairan setiap bulan.

"Jadi, sebelumnya pencairan PKH ini adalah tiap 3 bulan, tapi untuk khusus mengantisipasi Covid-19 pencairan PKH sudah sejak Maret lalu kami buat setiap bulan,” ujar Mensos saat memberikan keterangan pers, Jumat (8/5).

Baca juga: Molor, Bansos Pemerintah Pusat untuk Depok Baru Akan Cair Pekan Depan

Program Bansos reguler lainnya, menurut Mensos, adalah Program Sembako yang dinaikkan dari 15,2 juta KPM menjadi 20 juta KPM atau keluarga penerima manfaat.

Indeksnya pun dinaikkan pula dari Rp150.000 menjadi Rp200.000 per bulan per KPM.

“Saat ini sudah mencapai 17,9 juta KPM, sehingga masih kurang 2,1 juta KPM untuk mencapai target 20 juta KPM. InsyaAllah bulan Mei ini, akhir Mei, kami bisa mencapai target 20 juta KPM seperti program yang sudah disepakati,” imbuh Mensos.

Baca juga: Bansos Tahap 2 untuk 30.000 KK dari Pemkot Depok Segera Disalurkan

Bansos non reguler/khusus Covid-19

Bansos yang non reguler atau khusus untuk Covid-19 ada dua, yaitu yang pertama adalah Bansos sembako untuk wilayah Jabodetabek: Jakarta, kota Bekasi, Kota Depok, Kota Tangsel, kota Tangerang dan sebagian Kabupaten Bogor (tidak seluruh Kabupaten Bogor).

Target bansos untuk 1,3 juta KK di Jakarta dan 600.000 KK di Bodetabek, selama 3 bulan.

Nilai 1 bulan per keluarga penerima manfaat adalah Rp600.000 dengan penyalurannya adalah 2 bulan sekali, dua minggu sekali. 

Menurut Mensos, setiap penyaluran itu nilainya Rp300.000 paketnya, jadi Rp300.000 kemudian dapat lagi Rp300.000 sehingga total Rp600.000 dalam sebulan kali 3 bulan.

Baca juga: Polemik Bansos DKI Jakarta, dari Persoalan Anggaran hingga Tumpang Tindih Data

“Tahap pertama kita sudah selesaikan beberapa hari yang lalu. Yaitu untuk Jakarta sudah selesai semua, dan hari ini kita mulai untuk Bodetabek untuk 600.000 KK dengan mekanisme yang sama pula, yaitu 2 kali penyaluran per bulan dan indeks Rp600.000,” terang Mensos.

Bansos sembako Jabodetabek ini dari 6 kali tahapan penyaluran itu dibagi 4 penyaluran dalam bentuk paket sembako dan dua kali penyaluran dalam bentuk beras.

“Yang beras ini dilakukan ditugasi adalah Bulog. Sehingga nanti ada yang empat tahap dengan sembako, dua tahap dengan Bulog. Saat ini DKI baru masuk adalah untuk beras bulog, kemarin dengan sembako sekarang beras Bulog,” tandas Mensos.

Baca juga: Koordinator Potong Bansos Sopir Angkot Terminal Tanjung Priok, Alasannya agar Pencairan Dana Lancar

Kementerian Sosial dengan Bulog, lanjut Mensos, sudah menyepakati bagaimana pembagian-pembagian tahapannya sehingga nanti bisa total menjadi enam tahapan penyaluran.

Bansos khusus lainnya, menurut Mensos, adalah Bansos yang diberikan untuk warga terdampak di luar Jabodetabek.

Bansos tersebut berupa uang tunai atau dulu mungkin lebih dikenal sebagai BLT/Bantuan Langsung Tunai yang besarannya adalah Rp600.000 per KK per bulan selama 3 bulan dan targetnya adalah 9 juta KK.

Baca juga: Molor, Bansos Pemerintah Pusat untuk Depok Baru Akan Cair Pekan Depan


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X