Kompas.com - 09/05/2020, 18:52 WIB
Pekerja mengemas paket bantuan sosial (bansos) di Gudang Food Station Cipinang, Jakarta, Rabu (22/4/2020). Pemerintah menyalurkan paket bansos masing-masing sebesar Rp600 ribu per bulan selama tiga bulan sebagai upaya untuk mencegah warga tidak mudik dan meningkatkan daya beli selama pandemi COVID-19 kepada warga yang membutuhkan di wilayah Jabodetabek. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/aww. ANTARA FOTO/M RISYAL HIDAYATPekerja mengemas paket bantuan sosial (bansos) di Gudang Food Station Cipinang, Jakarta, Rabu (22/4/2020). Pemerintah menyalurkan paket bansos masing-masing sebesar Rp600 ribu per bulan selama tiga bulan sebagai upaya untuk mencegah warga tidak mudik dan meningkatkan daya beli selama pandemi COVID-19 kepada warga yang membutuhkan di wilayah Jabodetabek. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/aww.

KOMPAS.com - Bantuan sosial (bansos) DKI Jakarta masih diperbincangkan setelah sebelumnya sempat disinggung oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Muhadjir Effendy menyinggung soal data penerima bansos, sedangkan Sri Mulyani mengungkapkan permasalahan anggaran.

Pernyataan-pernyataan tersebut pun ditanggapi oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, terutama soal anggaran. 

Namun, keterangan yang disampaikan oleh Anies Baswedan dan Sri Mulyani soal anggaran berbeda. 

Baca juga: Ketua MPR Minta Pemerintah Buat Situs Khusus Data Penerima Bansos

Anggaran bansos

Melansir Kompas.com, 6 Mei 2020, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut bahwa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku tidak mampu menyalurkan bansos untuk 1,1 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di wilayahnya. 

Oleh karena itu, beban penyaluran bansos untuk 4,7 juta KPM ini dibebankan kepada pemerintah pusat. 

Pernyataan ini pun ditanggapi oleh Anies. Menurutnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 5,032 triliun untuk pelaksanaan bansos ini.

Baca juga: Mensos Tagih Pemda yang Belum Serahkan Data Penerima Bansos Tunai

Mengutip Kompas.com, Jumat (8/5/2020), anggaran tersebut dimasukkan ke dalam pos Belanja Tidak Terduga (BTT) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta tahun 2020.

Anggaran ini dapat dialokasikan untuk penanganan pada tiga sektor, yaitu penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi, dan penanganan jaring pengaman sosial (termasuk bansos).

Karena tergolong BTT, anggaran tersebut dapat digunakan jika dibutuhkan termasuk saat pandemi ini.

Halaman:

Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X