Aksi Pelabuhan Stranas PK, Putus Rantai Korupsi, Tingkatkan Efisiensi

KOMPAS.com - Korupsi masih menjadi persoalan serius bagi banyak negara, tidak terkecuali Indonesia.

Selain merugikan negara, korupsi juga menghambat kemajuan bangsa.

Karena itu, diperlukan berbagai upaya untuk menutup celah korupsi di semua bidang, termasuk di sektor pelabuhan yang menjadi salah satu gerbang perekonomian Indonesia.

Apalagi, Indonesia memiliki peran signifikan bagi lalu lintas perdagangan dunia. Sebab, 40 persen dari 90 persen jalur perdagangan dunia melewati laut Indonesia.

Dengan potensi sebesar ini, pemerintah memasukkan pelabuhan ke dalam salah satu sasaran Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK).

Sebagai informasi, Stranas PK merupakan upaya terpadu pemerintah untuk mencegah dan memberantas korupsi di Indonesia.

Reformasi birokrasi

Koordinator Harian Stranas PK Niken Arianti memaparkan, pihaknya terus mengoptimalkan proses reformasi tata kelola pelabuhan dengan penyederhanaan birokrasi.

Salah satunya adalah menggabungkan lembaga karantina dari berbagai kementerian ke dalam satu lembaga, yakni Badan Karantina Nasional.

"Tiga lembaga karantina indonesia itu terdiri dari badan karantina di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan, itu dijadikan satu," kata Niken dalam paparannya pada Online Workshop Kompetisi Jurnalistik Stranas PK pada 25 September 2023.

Selain itu, penyatuhan Syahbandar Utama dan Otoritas Pelabuhan pada seluruh pelabuhan utama juga menjadi upaya perampingan untuk menutup celah korupsi di pelabuhan.

Proses digitalisasi juga tak luput dari sasaran reformasi tata kelola pelabuhan oleh Stranas PK.

Menurutnya, penerapakan Inaportnet kini telah menghasilkan koneksi di hampir 150 pelabuhan.

Melalui Inaportnet, seluruh pergerakan kapal dan muatan kargo dapat dipantau dengan maksimal. Dengan begitu, dapat dilakukan pemeriksaan bersama antara karantina dan bea cukai.

Hal ini kemudian dikombinasikan dengan One Gate and One Payment Trucking System yang ada di pelabuhan.

Dampak nyata proses digitalisasi ini terlihat dari efisiensi biaya hingga Rp 182 miliar dan pengurangan waktu layanan mencapai 22 persen.

"Kapal masuk dan keluar kini tidak lebih dari 23,8 jam. Ini bisa bersaing dengan negara-negara Eropa. Dengan adanya digitalisasi, itu sangat mempermudah pergerakan kapal," ujarnya.

Ini sekaligus membawa Indonesia masuk dalam jajaran 20 performa pelabuhan terbaik di dunia, menurut United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD).

Data tersebut berdasarkan rata-rata pergerakan kapal kontainer dari 1.000 GT ke atas dalam waktu semester pertama tahun 2022.

National Logistics Ecosystem

Stranas PK kini juga tengan mempercepat penerapan National Logistics Ecosystem (NLE) atau Ekosistem Logistik Nasional.

Ini merupakan platform digital layanan logistik dari hulu ke hilir dengan kolaborasi dari kementerian atau lembaga, perusahaan, serta pelaku logistik.

Penerapan NLE ini tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penataan Ekosistem Logistik Nasional dan didukung dengan program Stranas PK.

Melalui NLE, kelancaran arus barang ekspor dan impor, serta pergerakan arus barang domestik dalam negeri dapat terpantau dengan baik.

Penerapan NLE ini diharapkan dapat dilakukan di 34 pelabuhan dan 12 bandara di Indonesia.

Diketahui, ada empat pilar pembenahan layanan logistik melalui NLE, yakni simplifikasi proses bisnis layanan pemerintah, kolaborasi platform logistik, tata ruang kepelabuhanan, dan kemudahan pembayaran.

Sejalan dengan strategi Pelindo

Upaya digitalisasi itu juga sejalan dengan langkah PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) sebagai operator pelabuhan terbesar di dunia.

Group Head Sekretariat Perusahaan PT Pelindo Ali Mulyono mengatakan berkomitmen penuh dalam menerapkan praktik binis antikorupsi di pelabuhan.

Upaya yang dilakukan di antaranya digitalisasi layanan operasional melalui implementasi Sistem Layanan Peti Kemas (Palapa), Sistem Layanan Non-Peti Kemas (PTOS-M), dan Sistem Layanan Kapal (Phinnisi).

Proses digitalisasi ini juga diterapkan dalam hal transaksi dengan pelanggan sehingga seluruh transaksi kini dilakukan secara online, cashless, dan real time.

"Langkah strategis ini juga dilakukan dalam rangka optimalisasi pendapatan negara dan melakukan pencegahan terhadap tindak korupsi," kata Mulyono, Senin (18/9/2023).

Selain itu, Pelindo juga mengimplementasikan sistem Whistle Blowing System (WBS) yang membuka pelaporan potensi tindakan curang dan korupsi bagi seluruh stakeholder. Nantinya, nomor pelaporan itu terhubung langsung ke Direktur Utama Pelindo.

Dengan upaya-upaya ini, Pelindo dapat menjadi perseroan yang lebih baik dan mempunyai daya saing, baik di tingkat nasional dan internasional.

Mulyono menuturkan, Pelindo juga telah mengimplementasikan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) dan telah diresmikan melalui sertifikat ISO 37001:2016 di lingkungan dan seluruh regional.