Pemerintah AS Dikabarkan Akan "Shutdown", Apa Maksudnya?

KOMPAS.com - Amerika Serikat (AS) dikabarkan akan melakukan shutdown (penutupan) pada pemerintahannya.

Rencananya, penutupan pemerintahan di AS ini akan dimulai 1 Oktober 2023, dan akan terjadi jika tidak ada titik temu antara anggota Kongres AS terkait Undang-Undang Pendanaan yang akan berakhir September ini.

Shutdown pemerintahan yang akan dilakukan AS ini memicu kekhawatiran karena berpotensi mengganggu berbagai layanan publik, menyebabkan keterlambatan gaji dan menimbulkan kerugian besar pada perekonomian nasional.

Lantas, apa itu penutupan pemerintahan yang akan dilakukan AS?

Apa itu shutdown?

Dikutip dari AP, shutdown pada pemerintahan AS akan terjadi jika Kongres gagal meloloskan sejumlah Undang-Undang pendanaan yang sebelumnya telah ditandatangani presiden.

Sesuai jadwal, seharusnya anggota parlemen mengesahkan pembaruan 12 rancangan Undang-Undang (RUU) belanja negara untuk mendanai sejumlah lembaga-lembaga pemerintahan.

Saat Undang-Undang pendanaan tersebut tidak disetujui, maka lembaga-lembaga pemerintahan harus menghentikan semua pekerjaan yang tidak penting serta tidak akan membayarkan gaji pekerja.

Dalam situasi seperti ini, pegawai yang bergerak dalam sektor keselamatan publik seperti pengawas lalu lintas udara maupun aparat penegak hukum tetap diharuskan bekerja, sementara pegawai federal lain akan dirumahkan.

Menurut Undang-Undang 2019, sesuai aturan, para pekerja ini akan menerima gaji kembali setelah masalah terkait pendanaan terselesaikan.

Shutdown akan berlaku secara efektif pada 1 Oktober 2023 pada pukul 00.01 waktu setempat jika sampai akhir September, Konggres tak juga meloloskan rencana pendanaan.

Jika penutupan benar dilakukan, tak diketahui sampai kapan hal ini akan berlangsung.

Terjadinya shutdown pemerintahan diyakini tak lepas dari unsur politik yang ada pada anggota Kongres.

Mayoritas anggota Senat dikuasai oleh Partai Demokrat, sedangkan DPR mayoritas dikuasai oleh Partai Republik.

Para anggota Senat tengah menyusun rencana yang sangat berbeda untuk mencegah penutupan pemerintahan.

Ketua DPR Kevin McCarthy tengah berupaya untuk memangkas pengeluaran pemerintahan sebesar 8 persen dari berbagai lembaga melalui pembatasan ketat.

Akan tetapi rencana ini menuai banyak penolakan dari anggota Kongres Partai Demokrat dan Partai Republik sayap kanan.

Apa dampak shutdown?

Dikutip dari Guardian, ribuan pegawai pemerintahan federal akan mendapatkan cuti jika penutupan terjadi.

Ini berarti mereka diminta tak masuk kerja dan tidak dibayar selama penutupan.

Pegawai pemerintah lainnya yang bergerak di sektor penting, seperti pengawas lalu lintas udara dan aparat penegak hukum, harus terus bekerja tetapi tidak dibayar sampai Kongres bertindak untuk mengakhiri penutupan pemerintahan.

Taman nasional juga diperkirakan akan ditutup seluruhnya atau tetap bisa dibuka namun tanpa layanan toilet umum maupun kehadiran petugas.

Pemrosesan paspor juga akan terhenti, begitu pula penelitian  di lembaga kesehatan nasional.

Anggota parlemen juga memperingatkan bahwa penutupan pemerintahan dapat mengguncang pasar keuangan. 

Ada juga yang berpendapat bahwa gangguan terhadap layanan pemerintah mempunyai dampak yang luas karena mengganggu kepercayaan terhadap pemerintah untuk memenuhi tugas-tugas pokoknya.

Sementara itu, jika penutupan dilakukan, Presiden dan anggota Kongres akan terus bekerja dan mendapatkan bayaran.

Namun, setiap anggota staf mereka yang tidak dianggap penting akan dirumahkan.