Urgensi Pembentukan Provinsi Kepulauan Nias

Kriteria daerah tertinggal antara lain perekonomian masyarakat, sumber daya manusia, sarana-prasarana, kemampuan keuangan daerah, aksesibilitas, dan karakteristik daerah wilayah dan masyarakatnya kurang berkembang. Sebanyak 58 kabupaten lain di 11 provinsi di Indonesia juga termasuk ‘Daerah Tertinggal 2020-2024’.

Kira-kira 20 tahun sebelum rilis Pepres Nomor 63/2020 itu, Dr Helmut Weber (1999:74), ahli-peneliti pada Pusat Penelitian Kebudayaan dan Perubahan Sosial, Universitas Gadjah Mada (UGM) merilis hasil survei dan kajian tentang Kepulauan Nias. Nias masuk urutan pertama daerah termiskin di antara 17 kabupaten/kota di Sumatera Utara; pendapatan per kapita tahun 1991 sebesar Rp 350.000 per tahun; sekitar 65 persen dari 657 desa Kepulauan Nias tercatat sebagai desa tertinggal.

Data Badan Pusat Stastitik (BPS) pada Maret 2021 menyebut, sekitar 1,34 juta penduduk miskin di Sumatera Utara; sekitar 26,42 persen dari jumlah itu tersebar di Kabupaten Nias Barat dan 25,66 persen di Kabupaten Nias Utara.

Weber menyebut wilayah dan masyarakat Kepulauan Nias berkarakter khas wisata-alam dan keotentikan budaya, misalnya wisata alam Pantai Algundri dan Sorake, desa-desa adat seperti Bawomataluo, Botohilitane, dan Orahili sangat eksotik.

Nias memiliki atraksi asli-budaya peninggalan batu megalit di Tumori, Alasa, Gomo, dan Soligatop; atau arsitek rumah khas, kerajinan ukiran kayu dan pahatan batu, serta ritual dan seni tari eksotis. Namun, menurut Weber, potensi wisata ini sulit dikapitalisasi karena sarana dan prasarana sangat terbatas. Kendala ini sekilas hendak diatasi melalui program infrastruktur di Kepulauan Nias sejak tahun 2022.

Pada 6 Juli 2022, Presiden Jokowi meninjau pembangunan jalan Laehuwa-Ombolata-Tumula-Faekhuna’a dengan anggaran sebesar Rp 32,36 miliar di Kabupaten Nias Utara. Targetnya, membangun kontektivitas antar-wilayah Pulau Nias tahun 2023. Infrastruktur diharapkan memacu pertumbuhan sosial-ekonomi wilayah.

Seperti Weber, Presiden melihat potensi sektor wisata, selain kelapa dan ikan, di Kepulauan Nias. “Pertama, pariwisata. Kedua, perikanan. Dua ini kita harus fokus,” papar Presiden pada kunjungan kerja pada 19 Agustus 2016 ke Kabupaten Nias.

Pilihannya antara lain industri cold storage. Riset Nurdin (2014) dan Sarianto et al. (2019:60) menyebut lonjakan pesat jumlah rumpon (alat bantu pengumpul ikan) dari para nelayan asal Pulau Nias dan Pulau Mentawai di Samudera Hindia. Nelayan menggunakan pukat cincin (purse seine) penangkap ikan di sekitar rumpon; hasilnya, produktivitas penangkapan ikan meningkat.

Selain itu, riset Guebes et al. (2005) dan LaLo (2003) menyebut sumber daya alam pesisir kepulauan bernilai ekonomis, ekologis dan keamanan yakni hutan bakau (mangrove). Ini pula kekayaan Kepulauan Nias yang terdiri dari 133 pulau di barat Sumatera Utara dan bibir Samudera Hindia. Pulau dihuni antara lain Pulau Nias (9.550 km²), Pulau Tanah Bala (39,67 km²), Pulau Tanah Masa (32,16 km²), Pulau Tello (18 km²), dan Pulau Pini (24,36 km²).

Riset Zai et al. (2014) menemukan 15 jenis mangrove di Desa Sisarahili Teluk Siabang, Kabupaten Nias Utara. Hutan bakau ini menjadi zona eko-wisata. Luas hutan mangrove Kabupaten Nias Utara berkisar 178,96 ha di beberapa kecamatan. Pantai Utara Nias memiliki sekitar 25 jenis mangrove. Hutan bakau melindung Kepulauan Nias dari gelombang tsunami 26 Desember 2004.

Selama 200 tahun terakhir, Kepulauan Nias mengalami gempa dan tsunami yakni 1861 (8,5), 1907 (7,6) dan 2005 (8,5). Kota Nagasaki di Jepang juga mengalami empat kali gempa sejak 1922 (6,6), Agustus 1984 (5,3), Oktober 1984 (5,1), dan tahun 2019 (4,6). Kota ini tidak miliki sumber daya alam, cuma desa nelayan tahun 1543.

Namun tahun 1575, armada dagang Portugal mengubah desa ini dengan membangun dermaga-pelabuhan yang melayani perdagangan tembakau, roti, tekstil asal Tiongkok dan sutera asal Jepang, dan kastela asal Portugal. Selama Restorasi Meiji (1868-1912), Mitsubishi membangun basis industri di Nagasaki. Pasca Perang Dunia II, Nagasaki merajut jaringan-kerja perdagangan dunia, perikanan dan produksi kapal-kapal (Gian P. Gentile, 2000: 86-87)

Apa pelajaran penting dari desa nelayan Nagasaki? Zona-zona yang tidak melayani jaringan-kerja produksi, nilai, dan mata-rantai komoditi dunia, selalu stagnan. Ini pula pelajaran penting bagi kemajuan zona-zona terluar dan tertinggal seperti Kepulauan Nias kini dan ke depan.

Geopolitik Pulau Terluar Indonesia

Pada 2 Maret 2017, Presiden Jokowi menanda-tangani Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penetapan Pulau-Pulau Kecil Terluar. Keppres ini menetapkan 111 pulau sebagai Pulau-Pulau Kecil Terluar.

Lampiran II Keppres No. 6/2017 menyebut nama-nama pulau, perairan, koordinat titik terluar, titik dasar, dan petunjuk jenis garis pangkal, dan provinsi. Sumatera Utara memiliki 3 pulau kecil terluar yakni Pulau Simuk, Pulau Wunga, dan Pulau Berhala.

Pulau Wunga dan Pulau Simuk terletak di zona Kepulauan Nias, yaitu Pulau Wunga di utara Kepulauan Nias dan Pulau Simuk terletak di selatan Kepulauan Nias. Kepulauan Nias terdiri dari 30 pulau berpenghuni, dan 103 pulau tanpa penghuni tetap. Penduduk Kepulauan Nias berjumlah 898.689 jiwa yang tersebar pada empat kabupaten dan satu kota.

Secara geopolitik dan geostrategi, selama ini zona Kepulauan Nias adalah titik terluar di sisi barat Indonesia dan terletak di bibir Samudera Hindia. Maka kini sangat urgen pembentukan zona ini menjadi satu provinsi baru Indonesia.

Perairan sekitar Pulau Wunga terutama dihuni ikan kakap, ikan kerapu, dan ikan ekor kuning. Masyarakat Pulau Wunga menghasilkan komoditas kopra, kelapa, dan kako. Pohon kelapa mengisi sekitar 280 ha atau 70 persen lahan. Jenis tumbuhan lain ialah mangrove, tumbuhan rawa, perdu dengan ekosistem lamun dan terumbu karang. 

Pulau Wunga dan 132 pulau lain di Kepulauan Nias dapat menjadi zona ‘frontiers’ dan ‘borders’ hubungan martitim, dagang, investasi, budaya, ekonomi, dan lingkungan Indonesia -India atau zona Asia Selatan. Apalagi India memiliki jejak panjang mendukung perjuangan negara-negara di Asia Tenggara dan Asia Timur, khususnya Indonesia.

Misalnya, India menjadi tuan-rumah Asian Relations Conference tahun 1947 dan ikut-serta dalam Eighteen Nations Conference tahun 1949 yang menentang Agresi II Belanda ke wilayah Indonesia; India termasuk sponsor Konferensi Asia-Afrika di Bandung, Jawa Barat, tahun 1955.

Kini India memiliki kepentingan bersama negara-negara ASEAN menjaga kelancaran arus barang, jasa, manusia, perdagangan, dan transportasi di Asia Tenggara; atau kerja sama tanggap bencana kemanusiaan dan perang melawan maritime piracy, ancaman terorisme, dan penyelundupan (illicit trafficking). India misalnya mengerahkan 30 kapal perang pada operasi kemanusiaan tanggap bencana tsunami tahun 2004 di Indonesia dan Thailand. 

Kepulauan Nias sebagai wilayah terluar di bibir Samudera Hindia memiliki nilai strategis bagi Indonesia, khususnya perlindungan hak-hak atau kewajiban Indonesia sebagai negara-kepulauan. Misalnya, penerapan Lintas Alur Laut kepulauan (Archipelagic Sea Lanes Passage/ASLP) bertujuan menjaga rezim lalu-lintas maritim dan keselamatan navigasi.

ASLP mencegah, mengurangi dan mengendalikan pencemaran sesuai prinsip hukum internasional misalnya pembuangan minyak, limbah-minyak dan bahan berbahaya lainnya; pencegahan penangkapan ikan, penyimpanan alat tangkap; pemuatan atau pembongkaran komoditi, uang atau orang yang bertentangan dengan peraturan bea cukai, fiskal, imigrasi atau saniter negara-kepulauan; dan penerapan kewajiban pesawat dan kapal-kapal.

ALKI dan Era Indo-Pasifik

Wilayah Indonesia terbentang antara benua Asia dan Australia dan memiliki tiga Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) atau Archipelagic Sea Lanes (ASL).

Kepulauan Nias terletak di ujung terluat ALKI-1 wilayah Negara RI. Maka Pembentukan dan pembangunan provinsi zona ‘frontiers’ dan ‘borders’ berbasis zona pulau terluar di sisi barat Indonesia juga penting dan strategis merespons dinamika Indo-Pasifik.

Sebagai negara kepulauan, Indonesia dapat menarik garis pangkal lurus (archipelagic straight baselines) yang menghubungkan titik-titik terluar dari pulau-pulau terluarnya sesuai rasio laut dan daratan pada garis pangkalnya. Begitu bunyi ketentuan Pasal 47 United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS, 1982). Di sini pula nilai strategis Kepulauan Nias sebagai titik terluar daratan dan laut Indonesia.

Tugas atau tanggungjawab Pemerintah Indonesia, menurut alinea 4 Pembukaan UUD 1945, antara lain melindung segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia serta ikut menciptakan ketertiban dunia berdasar kemerdekaan abadi dan keadilan sosial. Dalam hal ini, pembentukan pembentukan Provinsi Kepulauan Nias dapat mendukung perlindungan hak-hak, selain kewajiban, Indonesia sebagai suatu negara kepulauan.

Di Gedung Central Hall Majelis Tertinggi (Parlemen) India, Kamis 22 Agustus 2007, Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe merilis judul pidato: “Confluence of the Two Seas”, yakni zona titik temu dua samudera dan dua benua menjadi fokus geopolitik dan geostrategi global kini dan ke depan. “We are now at a point at which the Confluence of the Two Seas is coming into being,” papar PM Abe.

Shinzo Abe melihat titik temu dua samudera itu sebagai titik geostrategis “the Arc of Freedom and Prosperity” atau suatu busur kemerdekaan dan kemakmuran sepanjang tepi luar benua Eurasia. Jalur arteri busur itu, menurut Shinzo Abe, ialah Jepang, India, Australia, dan Amerika Serikat, tanpa menyebut ASEAN dan Indonesia.

Jauh sebelum Shinzo Abe (2007), pada 1 Juni 1945 di Jakarta, Soekarno, anggota BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia), merilis pidato tentang jantung zona “Confluence of the Two Seas” itu.

“Menurut geopolitik, maka Indonesia-lah Tanah Air kita. Indonesia yang bulat, bukan Jawa saja, bukan Sumatera saja, atau Borneo saja, atau Selebes saja, atau Ambon saja, atau Maluku saja, tetapi segenap kepulauan yang ditunjuk oleh Allah s.w.t. menjadi suatu kesatuan antara dua benua dan dua samudera, itulah Tanah Air kita!” tegas Soekarno (1945)

Kini awal abad 21, zona dan peta yang disebut Soekarno itu di depan Rapat Besar BPUPKI, menjadi suatu ‘pivot area’ atau zona poros geografis interaksi kekuatan dan pengaruh aktor-aktor global. Kini dan ke depan, ‘pivot area’ global bukan lagi zona daratan Eurasia seperti kajian Mackinder (1904:435), tetapi zona titik-temu arus kekuatan maritim dan kelautan seperti dikemukakan Alfred Thayer Mahan (1890), Yakni zona Indo-Pasifik!

“As a pivotal region, the Indo-Pacific has become the power center of world geopolitics,” tulis Muhammad Saeed (2017:499) tentang pergeseran wilayah persaingan geostrategis aktor-aktor global dari Asia Pasifik ke Indo-Pasifik. Sebab jalur maritim hampir 80 persen minyak impor Tiongkok melintasi Selat Malaka.

Saat ini, negara-negara Indo-Pasifik adalah produsen 60 persen GDP dunia, pusat dagang dunia, aliran investasi dunia, mata-rantai nilai dan kemajuan teknologi dunia. Di sini pula urgensi pembentukan zona Kepulauan Nias sebagai daerah otonomi baru atau Provinsi Kepulauan Nias.

Di sisi lain, melalui zona Kepulauan Nias, Indonesia perlu memanfaatkan peluang prakarsa SAGAR (Security and Growth for All in the Region) India sejak tahun 2015 khususnya pengembangan infrastruktur maritim dan ekonomi-kelautan (blue-economy). Apalagi tahun 2019, Perdana Menteri India, Narendra Modi membentuk India Pacific Oceans Initiative (IPOI) guna menciptakan keamanan, maritim stabil, sejahtera, berkelanjutan di Indo-Pasifik.