Ferdy Sambo Divonis Mati, Masih Bisa Banding dan Kasasi, Ini Prosesnya

Terdakwa lainnya juga telah mendapatkan vonis dari majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. Berikut rinciannya: 

• Putri Candrawathi divonis 20 tahun penjara, 
• Kuat Ma'ruf divonis 15 tahun penjara, 
• Ricky Rizal divonis 13 tahun penjara. 

Keempat pelaku masih dapat melakukan upaya banding hingga upaya kasasi ke Mahkamah Agung untuk mendapatkan keadilan. 

Apa itu upaya hukum banding dan kasasi? 

Upaya hukum banding hingga kasasi

Dikutip dari Kompas.com, Pasal 1 angka 12 kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjelaskan, bahwa upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan.

Penolakan putusan pengadilan tersebut dapat berupa banding, kasasi, atau permohonan peninjauan kembali.

Pengertian Banding

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), banding adalah pertimbangan pemeriksaan ulang terhadap putusan pengadilan oleh pengadilan yang lebih tinggi atas permintaan terdakwa atau jaksa naik apel.

Pada Pasal 67 KUHAP, Pengadilan Tinggi berwenang mengadili perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri dalam daerah hukumnya yang dimintakan banding.

Pihak yang berhak mengajukan banding diatur dalam Pasal 67 KUHAP. Pasal tersebut menjelaskan bahwa pihak yang berhak mengajukan banding adalah terdakwa atau penuntut umum.

Banding menjadi salah satu upaya hukum bagi pihak yang tidak puas dengan putusan pengadilan pada tingkat pertama.

Upaya banding ke Pengadilan Tinggi juga dapat diajukan oleh orang yang diberi kuasa terdakwa atau kuasa hukum.

Namun, tidak semua putusan pengadilan dapat diajukan sebagaimana juga diatur dalam Pasal 67 KUHAP. Putusan yang tidak dapat mengajukan banding yakni:

• Putusan bebas
• Putusan lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerangan hukum
• Putusan pengadilan dalam acara cepat.

Pasal 240 KUHAP mengatur Pengadilan Tinggi berhak menilai putusan Pengadilan Negeri.

Apabila Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa dalam pemeriksaan tingkat pertama ada kelalaian atau kekeliruan, maka berhak memerintahkan Pengadilan Negeri untuk memperbaikinya.

Di sisi lain, Pengadilan Tinggi juga berwenang untuk memperbaiki kelalaian atau kekeliruan itu sendiri melalui sebuah keputusan.

Jika perlu, menurut Pasal 240 ayat (2) KUHAP, pengadilan tinggi dengan keputusan dapat membatalkan penetapan dari Pengadilan Negeri sebelum putusan Pengadilan Tinggi dijatuhkan.

Setelah mempertimbangkan dan melaksanakan ketentuan di atas, selanjutnya Pengadilan Tinggi memutuskan, menguatkan, atau mengubah putusan Pengadilan Negeri.

Atau, dalam hal membatalkan putusan Pengadilan Negeri, maka Pengadilan Tinggi mengadakan putusan sendiri.

Menurut Pasal 233 ayat 2 KUHAP, pengajuan banding dapat diterima 7 hari setelah putusan pengadilan atau vonis.

Apabila dalam kurun waktu 7 hari setelah vonis, putusan dianggap sudah berkekuatan hukum tetap atau inkracht dan vonis dapat dieksekusi atau dijalankan.

Selain itu, terdakwa atau penuntut umum telah menerima putusan dan tidak tidak dapat mengajukan banding.

Upaya kasasi

Menurut KBBI, kasasi adalah pembatalan atau pernyataan tidak sah oleh Mahkamah Agung terhadap putusan hakim karena putusan itu menyalahi atau tidak sesuai dengan undang-undang.

Pengertian tersebut sesuai dengan Pasal 88 KUHAP, bahwa Mahkamah Agung (MA) berwenang mengadili semua perkara pidana yang dimintakan kasasi.

Dikutip dari Kompas.com, Kasasi merupakan upaya hukum bagi pihak yang tidak puas dengan putusan pengadilan tingkat banding atau Pengadilan Tinggi.

Pihak yang dapat mengajukan kasasi sudah diatur dalam Pasal 44 ayat 2 Undang-Undang Mahkamah Agung (UU MA), yakni permohonan kasasi dalam perkara pidana dapat diajukan terdakwa atau wakilnya (kuasa hukum) maupun penuntut umum.

Permohonan kasasi diajukan hanya jika permohon telah menggunakan upaya hukum banding, serta hanya dapat diajukan sebanyak satu kali untuk perkara yang sama.

Semua putusan pidana Pengadilan Tinggi dapat dimohonkan kasasi, kecuali putusan bebas.

Pasal 245 KUHAP menguraikan bahwa permohonan kasasi disampaikan kepada panitera pengadilan tingkat pertama dalam waktu 14 hari setelah putusan pengadilan diketahui terdakwa.

Bagi pemohon kasasi, wajib mengajukan memori kasasi, yakni dokumen yang memuat alasan permohonan kasasi kepada MA dan harus diberikan dalam waktu 14 hari setelah mengajukan kasasi.

Selanjutnya, tembusan memori kasasi tersebut disampaikan oleh panitera kepada pihak lawan.

Pihak lawan atau pihak lain tersebut, berhak mengajukan kontra memori kasasi sebagai balasan untuk memori kasasi.

Pasal 253 KUHAP menjelaskan, pemeriksaan tingkat kasasi oleh MA bertujuan untuk menentukan:

Selanjutnya, MA dapat memutuskan untuk menolak atau mengabulkan permohonan kasasi, sebagaimana berikut:

• Apabila MA mengabulkan permohonan kasasi, maka MA membatalkan putusan pengadilan tersebut
• Apabila suatu putusan dibatalkan karena peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, MA mengadili sendiri perkara tersebut
• Apabila putusan dibatalkan karena cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, MA menetapkan disertai petunjuk agar pengadilan yang memutus sebelumnya memeriksanya kembali. Atau, MA dapat menetapkan perkara tersebut diperiksa oleh pengadilan setingkat lainnya
• Apabila putusan dibatalkan karena pengadilan atau hakim tidak berwenang mengadili perkara, MA menetapkan pengadilan atau hakim lain untuk mengadili perkara tersebut.

Namun, apabila dalam kurun waktu 14 hari tersebut tidak mengajukan kasasi, maka semua pihak dianggap menerima putusan.

Dengan demikian, putusan dianggap sudah berkekuatan hukum tetap atau inkracht, serta dapat segera dieksekusi atau dijalankan.