Reshuffle Kabinet Jokowi, Kepentingan Politik atau Memperkuat Kinerja?

Zulkifli menggantikan posisi Muhammad Luthfi yang banyak mendapat sorotan terkait kisruh minyak goreng belakangan.

Ini semakin menambah jumlah ketum partai yang berada di jajaran menteri Jokowi.

Sebelumnya sudah ada tiga nama ketum partai yang menjadi menteri, yaitu Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto, dan Ketum Partai Pembangunan Persatuan (PPP) Suharso Monoarfa.

Konsolidasi politik

Pengamat politik Universitas Paramadina Hendri Sastrio menilai, reshuffle kabinet kali ini lebih mengarah pada konsolidasi politik.

"Ini lebih ke konsolidasi politik sih, pemenuhan janji kampanye Jokowi kepada koalisi politiknya," kata Hendri kepada Kompas.com, Rabu (15/6/2022).

Hal ini terlihat dari masuknya Ketum PAN dan sejumlah nama dari partai koalisi non-parlemen yang diangkat menjadi wakil menteri.

Selain itu, penunjukan John Wempi Watipo yang diangkat sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) juga berkaitan dengan penunjukan kepala daerah.

"Jadi ini sih sebetulnya atmosfer kepentingan politiknya lebih tinggi daripada memperkuat kinerja kabinet," jelas dia.

Sebelumnya, Hendri mengatakan bahwa reshuffle kabinet kali ini dibutuhkan untuk mendukung program-program Jokowi di periode terakhirnya sebagai presiden.

"Pak Jokowi kalau mau reshuffle gede sekalian, ya tidak apa-apa, supaya bisa soft landing dan prestasinya baik dan bagus," jelas dia.

Ia menuturkan, pandemi Covid-19 sebelumnya telah menghambat pembangunan di Indonesia.

Karenanya, Hendri menganggap Jokowi membutuhkan para menteri yang bisa bekerja cepat untuk mewujudkan janji-janji kampanye.

"Karena waktunya tinggal sedikit lagi buat Jokowi untuk mewujudkan janji-janji kampanyenya. Kalau janji-janji kampaye banyak diwujudkan, harum nama Jokowi, akan dicatat sejarah sangat baik," jelas dia, Selasa (14/6/2022).

Hanya saja, ia mengingatkan agar Jokowi tidak menunjuk orang-orang yang sebelumnya pernah mendukung dan setuju perpanjangan masa jabatan presiden.

Hendri menuturkan, reshuffle kali ini sebaiknya menyasar para menteri yang gagal memenuhi program dan harapan-harapan Jokowi.

Selain itu, menteri yang lebih memfokuskan diri daripada urusan negara juga patut untuk diganti.