Tentang Ibu Kota Baru, Mengapa Harus Pindah?

KOMPAS.com - Pemindahan ibu kota negara (IKN) baru dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur hampir dipastikan jadi kenyataan.

Ini seiring dengan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ibu Kota Negara yang telah disetujui oleh DPR menjadi Undang-Undang IKN.

"Apakah Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara dapat disetujui untuk disahkan menjadi Undang-Undang?" tanya Pimpinan Sidang Puan Maharani dalam acara tersebut yang disiarkan secara virtual, Selasa (18/01/2022).

"Setuju," jawab para anggota DPR yang hadir.

Tak hanya itu, pemerintah juga sudah memilih "Nusantara" sebagai nama ibu kota negara nantinya.

Pemilihan nama tersebut telah melalui berbagai pertimbangan dari ahli bahasa dan sejarah.

Alasannya, "Nusantara" sudah dikenal sejak lama dan ikonik di kanca internasional.

Namun, mengapa ibu kota negara harus banget pindah ke tempat yang baru?

Salah satu alasan utama pemindahan ibu kota ini adalah beban Jakarta dan Jawa sudah terlalu berat.

Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) pada 2015 menyebutkan, sebesar 56,56 persen masyarakat Indonesia terkonsentrasi di pulau Jawa.

Sementara di pulau lainnya, persentasenya kurang dari 10 persen, kecuali pulau Sumatera yang menyumbang 21,78 persen dari keseluruhan populasi Indonesia.

"Kita tidak bisa membiarkan terus menerus beban Jakarta dan Pulau Jawa semakin berat dalam hal kepadatan penduduk, kemacetan lalu lintas yang sudah terlanjur parah dan polusi udara dan air yang harus segera kita tangani," kata Presiden Joko Widodo pada 2019.

Kalimantan yang jauh lebih luas dari Jawa hanya menyumbang 6,05 persen atau 15.801.800 jiwa dari total populasi keseluruhan.

Kontribusi ekonomi pada PDB

Selanjutnya, pemerintah beralasan bahwa kontribusi ekonomi di Jawa terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia atay Produk Domestik Bruto (PDB) sangat mendominasi.

Sementara pulau lain jauh tertinggal.

Dengan pemindahan IKN ini, Jokowi ingin menghapus istilah "Jawasentris" dan meningkatkan kontribusi pulau lain.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2018, kontribusi ekonomi terhadap PDB di pulau Jawa sebesar 58,49 persen.

Sebanyak 20,85 persen di antaranya disumbang oleh Jabodetabek. Sementara pertumbuhan ekonomi di pulau Jawa sebesar 5,61 persen.

Selain populasi, pemerintah menganggap ketersediaan air besih menjadi salah satu fokus pemerintah dalam menentukan lokasi ibu kota baru.

Berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) 2016, Jawa mengalami krisis air yang cukup parah.

Ada daerah yang termasuk indikator berwarna kuning yang artinya mengalami tekanan ketersediaan air, seperti di wilayah Jawa Tengah.

Di wilayah Jawa Timur, indikatornya berwarna oranye yang artinya ada kelangkaan air. Sementara di wilayah Jabodetabek, indikatornya merah atau terjadi kelangkaan mutlak.

Hanya sebagian kecil daerah di Jawa yang memiliki indikator hijau atau ketersediaan airnya masih sehat, yakni di wilayah Gunung Salak hingga Ujung Kulon.

Dominasi Jawa dalam konversi lahan

Hasil modelling KLHS Bappenas 2019 menunjukkan, konversi lahan terbesar terjadi di pulau Jawa.

Proporsi konsumsi lahan terbangun di pulau Jawa mendominasi, bahkan mencapai lima kali lipat dari Kalimantan.

Pada 2000, proporsi lahan terbangun di Jawa sebesar 48,41 persen. Kemudian berkurang menjadi 46,49 persen pada 2010.

Diprediksi, lahan terbangun di Jawa pada 2020 dan 2030 sebesar 44,64 dan 42,79 persen menyusul rencana pemindahan ibu kota.

Adapun Kalimantan, keterbangunan lahannya sebesar 9,29 persen pada 2010. Proporsi lahan terbangun di Kalimantan juga diprediksi meningkat pada 2020 menjadi 10,18 persen dan 11,08 persen pada 2030.

(Sumber: Kompas.com/Ambaranie Nadia Kemala Movanita, Ihsanuddin | Editor: Diamanty Meiliana, Krisiandi)