DPR 2014-2019, Perjalanan Lima Tahun dengan Tiga Ketua...

DPR akan menggelar sidang paripurna terakhir pada hari ini. DPR periode baru, 2019-2024, akan dilantik pada 1 Oktober 2019.

Dalam lima tahun perjalanan DPR 2014-2019, tercatat ada tiga orang Ketua DPR yang memimpin lembaga perwakilan rakyat ini.

Mereka adalah Setya Novanto, Ade Komarudin, dan Bambang Soesatyo yang pernah menjabat sebagai Ketua DPR RI sepanjang 2014-2019.

Pergantian kepemimpinan ini terjadi karena sejumlah masalah yang menjerat sang ketua, mulai dari perkara etik, pidana, hingga politis.

Ketua DPR RI 2014-2019 yang dilantik pada 1 Oktober 2014 adalah Setya Novanto atau Setnov dari Partai Golkar.

Setya Novanto terpilih dalam paket Pimpinan DPR yang diajukan oleh Koalisi Merah Putih, koalisi yang mengusung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dalam Pemilihan Presiden 2014.

Proses pemilihan berlangsung panas, bahkan diwarnai kericuhan.

Setya Novanto menjadi Ketua DPR bersama empat wakilnya, yaitu Fadli Zon (Gerindra), Fahri Hamzah (PKS), Agus Hermanto (Demokrat), dan Taufik Kurniawan (PAN).

Sempat pula terjadi dualisme kepemimpinan saat Koalisi Indonesia Hebat, koalisi partai pendukung Joko Widodo-Jusuf Kalla, mengajukan pimpinan sendiri.

Setelah sekitar dua bulan, dua koalisi ini menemukan kata sepakat hingga akhir konflik dualisme kepemimpinan di DPR berakhir.

Perjalanan Setya Novanto memimpin DPR tak berjalan mulus.

Pada pertengahan 2015, ia dinyatakan melanggar etik karena menghadiri kampanye Pilpres AS bersama Fadli Zon.

Bersamaan dengan itu, terjadi friksi di internal Golkar hingga akhirnya partai berlambang pohon beringin itu menggantikan Novanto dengan Ade Komarudin.

Posisi Novanto sebagai Ketua DPR resmi digantikan Ade Komarudin per 11 Januari 2016.

Tidak sampai satu tahun, Ade Komarudin ditarik dari Pimpinan DPR pada November 2016 oleh partainya, Golkar.

Posisi Ketua DPR kembali dijabat oleh Setya Novanto.

Pada Juli 2017, Novanto kembali meninggalkan kursi Ketua DPR karena terjerat kasus korupsi proyek pengadaan E-KTP.

Sebelumnya, ia berkeras enggan meninggalkan jabatannya meskipun sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

Ia menyebut, hal itu sesuai dengan peraturan perundangan tentang Pimpinan DPR yang boleh tetap menjabat meskipun tersandung kasus hukum, selama belum ada keputusan akhir yang mengikat.

Namun, akhirnya Setnov, sapaan Setya Novanto, resmi mengajukan surat pengunduran diri kepada fraksi partainya pada awal Desember 2017.

Dalam suratnya, ia mengusulkan nama Azis Syamsuddin untuk ditunjuk menjadi Ketua DPR, menggantikan posisinya. Namun usulan itu tidak disetujui.

Kursi kepemimpinan DPR RI kosong.

Hingga akhirnya ditunjuk Bambang Soesatyo sebagai ketua baru melanjutkan kepemimpinan DPR di 2 tahun periode yang tersisa.

Bambang Soesatyo dilantik menjadi Ketua DPR pada 15 Januari 2018 melalui rapat paripurna.

Sebelumnya, ia menjabat sebagai Ketua Komisi III yang membidangi hukum, HAM, dan keamanan.

Politisi lain yang sempat muncul dalam bursa pemilihan ketua DPR ini antara lain Agus Gumiwang Kartasasmita, Zainudin Amali, dan Fadel Muhammad, dan Aziz Syamsuddin yang sebelumnya diusulkan oleh Setnov.

Namun, nama Bambang Soesatyo menjadi satu-satunya kandidat kuat untuk diajukan sebagai ketua kepada Pimpinan DPR yang lain.

Ini merupakan kesepakatan yang muncul dari pembahasan internal para petinggi Partai Golkar, yaitu Ketua Umum Airlangga Hartarto, Ketua Dewan Pembina Partai Aburizal Bakrie, dan lain-lain.

Ia sempat disoroti karena sebelumnya merupakan salah satu anggota Pansus Angket KPK.

Sejumlah pihak mengkhawatirkan posisi Bamsoet ini akan membuat hubungan antara DPR dan KPK akan terganggu.

Lainnya, ia juga disoroti karena memiliki sederet mobil mewah.

Bambang Soesatyo memang memiliki hobi di bidang otomotif, sejak belum menjabat sebagai Ketua DPR.

Sebut saja Toyota Vellfire, Land Rover, Jeep Rubicon, Porsche Cayenne, Ferrari California, Rolls-Royce Phantom, hingga Mercedes-Benz S400 adalah sederet mobil mewah yang dimiliki oleh Bamsoet.

Namun, ia sendiri mengaku telah melaporkan semua harta kekayaannya dalam LHKPN.

Di akhir kepemimpinan Bambang Soesatyo, DPR disoroti karena mengesahkan UU KPK versi revisi dalam waktu pembahasan yang sangat singkat.

(Sumber: KOMPAS.com/Nabilla Tashandra, Rakhmat Nur Hakim, Ihsanuddin, dan Fabian Januarius Kuwado)