Alasan Masuknya Pendidikan dalam Trilogi Van Deventer

KOMPAS.COM - Trilogi Van Deventer adalah tiga kebijakan Politik Etis yang diterapkan pemerintah kolonial Belanda di Hindia Belanda.

Penerapan Politik Etis atau Politik Balas Budi dipelopori oleh dua tokoh Belanda, yakni Pieter Brooshooft yang merupakan seorang penulis sekaligus jurnalis, dan Conrad Theodore van Deventer, seorang ahli hukum.

Politik Etis mulai diterapkan di Hindia Belanda pada 1901, yang mencakup program-program untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk jajahan sebagai kewajiban moral pemerintah kolonial Belanda.

Program-progam Politik Etis terangkum dalam Trias Van Deventer atau disebut juga Triologi Van Deventer, diambil dari nama pencetus kebijakan ini, Conrad Theodore van Deventer.

Baca juga: Bagaimana Politik Etis Berakhir di Indonesia?

Adapun Trilogi Van Deventer terdiri dari transmigrasi, irigasi, dan pendidikan.

Ketika aspek dalam Trilogi Van Deventer itu menjadi poin penting yang harus dilakukan pemerintah kolonial Belanda untuk membalas budi kepada rakyat Indonesia.

Terdapat beberapa alasan pendidikan dianggap penting hingga masuk kedalam Trilogi Van Deventer. Berikut ini penjelasannya.

Kurangnya perhatian di bidang pendidikan

Sebelum penerapan Politik Etis, masalah pendidikan (edukasi) di Indonesia kurang diperhatikan dan bahkan sengaja diabaikan.

Oleh karena itu, persoalan pendidikan menjadi salah satu topik yang dibahas Van Deventer dalam tulisannya tentang Politik Etis di Majalah De Gids pada 1908.

Ketika Belanda mengadakan pemilihan umum pada 1905, Van Deventer dan teman-temannya terpilih menjadi anggota parlemen, sehingga kemudian mereka memainkan peran penting dalam membentuk kabinet.

D. Fock, seorang anggota Partai Demokrat Liberal, yang ditunjuk sebagai menteri kolonisasi, juga menegaskan bahwa pendidikan pribumi adalah sesuatu yang sangat ingin ia dukung dan bantu kembangkan di daerah jajahan Belanda.

Baca juga: Mengapa Pemerintah Kolonial Belanda Menerapkan Politik Etis?

Politik Etis sebagian besar dilakukan oleh J.H. Abendanon yang kala itu menjabat sebagai Direktur Departemen Pendidikan Pemerintah Hindia Belanda, di ranah pendidikan.

Mudah dikelola

Sistem pendidikan yang lebih luas didirikan oleh pemerintah kolonial Belanda sejalan dengan prinsip-prinsip Politik Etis.

Volkschool (sekolah desa) sebuah sekolah rendah dengan masa belajar tiga tahun dan vervolgschool (sekolah lanjutan) dengan masa belajar dua tahun, didirikan pada 1903.

Pada tahun-tahun berikutnya, model pendidikan serupa diimplementasikan di kota-kota lain di Belanda, seperti Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO) setingkat sekolah menengah pertama dan program Algemeene Middelbare School (AMS) setingkat sekolah menengah atas.