Bagaimana Politik Etis Berakhir di Indonesia?

KOMPAS.COM - Politik Etis atau Politik Balas Budi adalah pemikiran bahwa Belanda memiliki tanggung jawab dalam menyejahterakan masyarakat Indonesia.

Sebagai tanggapan atas penderitaan rakyat Indonesia yang dipekerjakan secara paksa selama bertahun-tahun tanpa bayaran, konsep politik etis pun dibentuk.

Sebab, Belanda juga mengeruk kekayaan alam Indonesia selama masa penjajahannya.

Tuntutan kepada Belanda

Penjajah Belanda memperlakukan pribumi secara tidak adil, sehingga mereka dinilai layak melakukan balas budi dengan cara menyejahterakan rakyat lewat Politik Etis.

Gagasan itu kali pertama diungkapkan oleh Conrad Theodore van Deventer lewat tulisan berjudul Een Eereschuld yang dimuat dalam majalah De Gids pada 1899.

Een Eereschuld berarti kewajiban suci atau utang kehormatan. 

Dalam tulisan berjudul Een Eereschuld itu, Van Deventer yang dikenal sebagai tokoh penggagas Politik Etis, menjelaskan bagaimana Belanda meraup keuntungan dan menjadi negara makmur dari hasil kolonialisi Hindia Belanda.

Sementara itu, rakyat pribumi di Hindia Belanda saat itu, miskin dan terbelakang.

Oleh karenanya, Van Deventer pun menilai bahwa sudah seharusnya kekayaan itu dikembalikan kepada rakyat pribumi.

Baca juga: Isi Trilogi Van Deventer

Ia berpendapat bahwa pemerintah Belanda harus mengalihkan fokusnya untuk memajukan rakyat jajahan dan mengubah sikap politik terhadap wilayah Hindia Belanda.

Van Deventer menegaskan, rakyat pribumi harus diberi kompensasi melalui pendidikan dan emigrasi.

Setelah itu, Belanda juga dituntut menerapkan politik asosiasi yang percaya bahwa koloni hanya dapat maju melalui kolaborasi erat antara orang Eropa dan penduduk asli.

Terdapat beberapa tuntutan yang ditujukan kepada Belanda melalui Politik Etis, yakni:

1. Desentralisasi
2. Perubahan badan pemerintahan
3. Perbaikan Kesehatan rakyat, emigrasi (transmigrasi)
4. Perbaikan pertanian dan peternakan
5. Pembangunan irigasi dan lalu lintas

Bagaimana Politik Etis berakhir?

Sekitar pergantian dekade kedua, tujuan kebijakan politik etis semakin dilemahkan oleh kondisi sosial-politik akibat Perang Dunia I.