Apa Saja Masalah yang Muncul Akibat Politik Etis?

KOMPAS.COM - Politik Etis atau Politik Balas Budi dibuat oleh Belanda untuk kepentingan rakyat Indonesia.

Namun, pada kenyataannya Belanda tidak benar-benar ingin membantu rakyat Indonesia untuk berkembang melalui penerapan Politik Etis.

Penerapan Politik Etis kemudian justru menimbulkan masalah lain bagi rakyat Indonesia.

Baca juga: Tujuan Pendidikan Sebelum Penerapan Politik Etis

Konsep Politik Etis

Politik Etis sebuah istilah dan konsep yang digunakan untuk kepentingan bangsa terjajah.

Konsep ini berawal dari kritik yang dilontarkan kaum liberal dan sosial demokrat terhadap politik kolonial yang mereka anggap tidak adil dan memberantas unsur-unsur kemanusiaan.

Kelompok ini mengusulkan Politik Etis sebagai balas budi dengan tujuan membudayakan bangsa Indonesia.

Dalam artikel berjudul "Stimulus dan Politik Etis" yang diterbitkan majalah Belanda, De Gids, Conrad Theodor van Deventer, seorang tokoh pencetus Politik Etis, mengkritik pemerintah kolonial.

Ia menganjurkan "politik kehormatan" atau "utang kekayaan" untuk mengembalikan kekayaan yang telah diberikan rakyat Indonesia kepada Belanda.

Meski pada awalnya diusulkan demi membalas budi kepada Indonesia, Politik Etis ternyata juga menyisakan masalah.

Apa saja masalah yang timbul karena Politik Etis?

Baca juga: Apa Isi Politik Etis?

Masalah yang Timbul dari Politik Etis

Meskipun banyak keuntungan yang diterima, kerugian juga turut dirasakan bangsa Indonesia dari penerapan Politik Etis.

Berbagai masalah menjadi semakin rumit dan semakin merugikan pihak Indonesia.

Berikut ini beberapa masalah yang timbul akibat penerapan Politik Etis pada masa penjajahan Belanda:

• Minimnya perhatian di bidang kesehatan, sehingga penanganan penyakit menular tidak mendapat banyak perhatian.
• Untuk memenuhi permintaan akan karyawan, mandor, atau pelayan tingkat rendah yang melek huruf, hanya instruksi tingkat dasar yang disediakan. Pekerja kulit putih mungkin akan dibayar lebih tinggi daripada pekerja kulit hitam untuk pekerjaan sama.
• Setelah Politik Etis diberlakukan, sekolah menengah dan akhirnya universitas mulai berkembang. Namun, biaya pendidikan yang mahal membuat rata-rata keluarga tidak mampu menyekolahkan anaknya di sana.
• Irigasi hanya dibangun di daerah-daerah yang terdapat perkebunan.
• Tingginya biaya transportasi pada masa penjajahan Belanda disebabkan oleh fakta bahwa angkutan barang menghasilkan lebih banyak pendapatan daripada angkutan penumpang.
• Perusahaan-perusahaan di luar Jawa diyakini akan lebih mudah merekrut tenaga kerja jika mereka bertransmigrasi ke luar Jawa, terutama ke Sumatera.
• Pemerintah Belanda seharusnya juga membangun basis industri di Jawa, tetapi tidak melakukannya. Para pejabat Belanda khawatir kelas pekerja Indonesia akan mengalami peningkatan yang dramatis, sehingga akan mengusir industri Belanda.
• Dalam hal ekonomi, pemerintah tidak berbuat banyak untuk mendukung para pengusaha pribumi. Belanda memberlakukan pembatasan terhadap kemampuan warga negara kelahiran pribumi untuk menduduki jabatan politik yang tinggi.
• Dalam hal pendidikan, kebutuhan masyarakat Indonesia tidak dipertimbangkan selama pembangunan. Oleh karena itu, Belanda tidak sepenuhnya menjalankan trias politika dari Politik Etis, karena setiap pelaksanaannya hanya untuk memenuhi tuntutan Belanda.

Referensi:

• Oktavianuri, D. (2018). Politik Etis dan Pergerakan Nasional. Pontianak: Derwati Press.