Isi Pidato Penemuan Kembali Revolusi Kita

KOMPAS.com - Pidato "Penemuan Kembali Revolusi Kita" disampaikan oleh Presiden Soekarno pada 17 Agustus 1959.

Dalam pidato ini, Presiden Soekarno menyerukan pembaharuan semangat revolusioner dan komitmen terhadap tujuan awal Revolusi Indonesia.

Presiden Soekarno menekankan perlunya revolusi sosial dan ekonomi untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Pidato ini mencerminkan visi Presiden Soekarno untuk Indonesia dan seruannya kepada rakyat agar tetap teguh dalam komitmen terhadap cita-cita revolusi.

Baca juga: Arti Penting Dekrit Presiden 5 Juli 1959

Sejarah

Pidato "Penemuan Kembali Revolusi Kita" dikenal pula dengan sebutan Manipol USDEK.

Hal yang melatarbelakangi lahirnya pidato ini adalah kondisi Indonesia setelah pemilu 1955 yang masih belum menghasilkan apa-apa.

Persaingan antarpolitik masih terus terjadi dan kondisi ekonomi Indonesia juga sangat berantakan.

Melihat kendala itu, Kabinet Djuanda, Dewan Nasional, dan Angkatan Bersenjata (ABRI) memutuskan melakukan intervensi tanggal 22 April 1959.

Dalam intervensi ini Presiden Soekarno menyampaikan pidatonya selama dua setengah jam, yang mengusulkan agar Indonesia kembali ke UUD 1945.

Sayangnya, tiga bulan berselang, pada Juli 1959, kondisi Konstituante masih belum membaik.

Pada akhirnya, tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno memutuskan membubarkan Konstituante dan mengumumkan Dekrit Presiden tentang berlakunya kembali UUD 1945.

Setelah itu, pada 17 Agustus 1959, Presiden Soekarno menyampaikan pidato "Penemuan Kembali Revolusi Kita".

Pidato itu merupakan penjelasan terkait pertanggungjawaban atas Dekrit 5 Juli 1959 dan merupakan kebijakan Presiden Soekarno pada umumnya dalam mencanangkan sistem demokrasi terpimpin.

Baca juga: Manipol USDEK: Latar Belakang dan Isinya

Isi

Isi pidato "Penemuan Kembali Revolusi Kita" terdiri dari empat intisari, yaitu:

• UUD 1945
• Sosialisme Indonesia
• Demokrasi Terpimpin
• Ekonomi Terpimpin

UUD 1945

UUD 1945 merupakan dasar hukum tertinggi di Indonesia yang disahkan oleh PPKI pada 18 Agustus 1945.

Dalam sejarahnya, UUD 1945 sempat diganti dengan Konstitusi RIS (1949) dan UUDS (1950).

Namun, pada akhirnya, Presiden Soekarno kembali memberlakukan UUD 1945 lewat dikeluarkannya Dekrit Presiden 1959.

Baca juga: Latar Belakang Dekrit Presiden 5 Juli 1959

Sosialisme Indonesia

Sosialisme Indonesia adalah ide tentang tatanan masyarakat yang berdaulat di bidang politik, berdikari bidang ekonomi, dan berkepribadian di bidang budaya.

Gagasan mengenai sosialisme Indonesia merupakan suprastruktur atau bangunan atas yang tidak bisa bekerja sendiri tanpa infrastruktur.

Demokrasi Terpimpin

Demokrasi Terpimpin adalah demokrasi yang membuat semua keputusan berpusat pada pemimpin negara, yaitu Presiden Soekarno saat itu.

Soekarno pertama kali mengumumkan Demokrasi Terpimpin tanggal 10 November 1956 dalam Sidang Konstituante.

Ekonomi Terpimpin

Sistem ekonomi terpimpin adalah sistem ekonomi yang segala sesuatunya diatur oleh pemerintah pusat.

Dalam sistem ini, pemerintah pusat memiliki wewenang penuh dalam mengatur perekonomian negaranya.

Referensi:

• Departemen Penerangan RI. (1966). 20 tahun Indonesia Merdeka Volume 2. Jakarta: Departemen Penerangan.