Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kebijakan Belanda terhadap Komunitas China di Hindia Belanda

Kompas.com - 10/10/2023, 12:00 WIB
Rebeca Bernike Etania,
Tri Indriawati

Tim Redaksi

Sementara itu, Laandlaard adalah dewan pengadilan yang dipimpin oleh seorang ahli hukum Belanda dengan jaksa, pegawai pencatat, dan penasehat China.

Meskipun peradilan Laandlaard seharusnya hanya digunakan untuk mengadili orang pribumi, banyak kasus pelanggaran yang melibatkan orang China diadili di sana.

Hal ini menyebabkan orang China merasa dihina dalam ranah hukum. Sementara itu, peradilan Raad van Justitie adalah pengadilan tingkat tinggi khusus untuk orang Eropa.

 

Kebijakan ekonomi

 

Kebijakan ekonomi terhadap komunitas China di Hindia Belanda, didasarkan pada evolusi status Indonesia yang juga mempengaruhi perubahan dan peran pedagang Tionghoa di Jawa.

Kebijakan ini bisa diuraikan menjadi tiga tahap:

  •  Tahap awal (sebelum kedatangan orang Eropa di Jawa)

Pada tahap ini, perdagangan distribusi yang dilakukan oleh komunitas Tionghoa di Jawa lebih banyak dipengaruhi oleh perdagangan kelontong mancanegara.

Mereka terlibat dalam perdagangan barang berkualitas tinggi, seperti sutra, porselin, tembaga, kertas, obat-obatan, gula, dan barang-barang mewah lainnya.

Komunitas Tionghoa menjadi perantara antara pedagang besar kelontong China yang kembali ke Jawa bersamaan dengan angin musim dan penduduk pribumi.

  • Tahap kedua (perantara antara kompeni dan penduduk pribumi)

Pada tahap ini, pedagang China menjadi perantara antara perusahaan dagang Belanda (VOC atau Kompeni) dan penduduk pribumi.

Gubernur VOC J.P. Coen menerapkan kebijakan yang membatasi kongsi dagang pada "perdagangan borongan besar" dengan orang Belanda sebagai perantara, sedangkan pedagang China dibiarkan beroperasi dalam perdagangan eceran.

Hal ini terjadi karena jumlah orang China yang semakin banyak daripada orang Belanda.

Selain itu, mereka memiliki pemahaman yang lebih baik terhadap kondisi lokal.

Dampaknya, orang China dibatasi pada perdagangan eceran dan akhirnya menguasai sektor tersebut.

Pada periode ini, jenis barang dagangan utama mereka pun mengalami perubahan, dari barang mewah Timur menjadi produk dari negara-negara barat.

  • Tahap terakhir (setelah kehancuran kompeni)

Setelah kejatuhan Kompeni, peran pedagang China sebagai perantara semakin menguat.

Mereka tidak hanya memperkuat posisi dalam distribusi barang, tetapi juga mengendalikan sektor perdagangan eceran.

Dalam tahap ini, hampir seluruh transaksi antara penduduk pribumi dan orang Eropa melibatkan peran perantara dari komunitas China.

Referensi:

  • Suryadinata, L. (2014). Kebijakan negara Indonesia terhadap etnik Tionghoa: Dari asimilasi ke multikulturalisme?. Antropologi Indonesia.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com