KOMPAS.com - Istilah Dewan Jenderal mencuat saat peristiwa Gerakan 30 September atau G30S terjadi pada 30 September 1965.
Istilah Dewan Jenderal dibentuk oleh dewan pimpinan PKI sebagai bentuk tuduhan bahwa sejumlah anggota TNI Angkatan Darat akan mengkudeta Presiden Soekarno pada 5 Oktober 1965.
Namun, isu tentang Dewan Jenderal tidak terbukti. Bahkan, mereka dianggap tidak pernah ada.
Lantas, siapa itu Dewan Jenderal?
Baca juga: Tujuan PKI Mengeluarkan Isu Dewan Jenderal
Saat isu Dewan Jenderal mencuat dalam rapat yang dipimpin oleh Presiden Soekarno pada 26 Mei 1965, Menteri/Panglima Angkatan Darat (KSAD) Ahmad Yani diminta untuk segera memberi klarifikasi.
Ahmad Yani kemudian mengatakan bahwa tidak ada Dewan Jenderal di dalam tubuh Angkatan Darat.
Menurut Ahmad Yani, yang ada di dalam tubuh TNI AD justru Wanjakti (Dewan Jabatan dan Kepangkatan Perwira Tinggi) yang berfungsi untuk kenaikan pangkat para perwira senior.
Namun, pernyataan yang berbeda dikemukakan oleh Brigadir Jenderal Ahmad Soekendro, yang menyatakan bahwa Dewan Jenderal itu ada, tetapi tidak untuk melakukan kudeta.
Menurut Soekendro, Dewan Jenderal berfungsi untuk melakukan perlawanan politik terhadap PKI.
Disebutkan bahwa anggota Dewan Jenderal berjumlah 25 orang.
Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.