6 Agenda Reformasi dari Rakyat untuk Soeharto

KOMPAS.com - Agenda reformasi merujuk pada serangkaian program atau tindakan yang ditujukan untuk mengubah atau memperbaiki sistem politik, ekonomi, sosial, atau hukum yang ada dalam suatu negara atau masyarakat.

Reformasi dilakukan sebagai respons terhadap perubahan atau masalah yang terjadi di dalam suatu sistem.

Adapun tujuan reformasi adalah mencapai perbaikan, perubahan positif, dan peningkatan dalam berbagai aspek kehidupan.

Di Indonesia, gerakan reformasi pada akhir tahun 1990-an merupakan upaya besar untuk mengubah berbagai aspek kehidupan politik, ekonomi, dan sosial yang sudah ada selama berpuluh-puluh tahun dalam pemerintahan Orde Baru di bawah pimpinan Soeharto.

Gerakan reformasi 1998 memiliki sejumlah agenda utama yang diusung oleh para aktivis.

Baca juga: Biografi Soeharto, dari Anak Petani hingga Jadi Presiden Indonesia

6 agenda reformasi Indonesia

• Penegakan Keadilan terhadap Soeharto dan Kroni-Kroninya

Salah satu agenda utama gerakan reformasi adalah menuntut pertanggungjawaban hukum terhadap Soeharto beserta kelompoknya. Soeharto dan kroni-kroninya dianggap bertanggung jawab atas berbagai penyelewengan, termasuk korupsi selama masa pemerintahan Orde Baru.

• Amendemen Konstitusi (UUD 1945)

Reformasi juga mengusulkan perubahan pada Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) untuk mengakomodasi perubahan sosial dan politik yang diinginkan masyarakat.

Amendemen UUD 1945 bertujuan untuk memperkuat aspek-aspek demokratisasi dan perlindungan hak asasi manusia.

• Penghapusan Dwifungsi ABRI

Gerakan reformasi mendukung penghapusan peran ganda Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) dalam politik. Selama Orde Baru, ABRI memiliki peran politik yang signifikan.

Reformasi ini bertujuan untuk memisahkan kekuatan militer dan politik.

Baca juga: Hari Ini dalam Sejarah: Soeharto Ditetapkan Terdakwa Dugaan Korupsi

• Pemberian Otonomi yang Luas kepada Daerah

Reformasi juga menekankan pentingnya memberikan otonomi yang lebih besar kepada daerah-daerah di Indonesia.

Dengan begitu, pemerintah daerah memiliki kendali lebih besar atas urusan lokal mereka sendiri.

• Penguatan Sistem Hukum dan Keadilan

Agenda reformasi meliputi upaya untuk memperkuat sistem hukum dan keadilan di Indonesia, termasuk memastikan independensi sistem peradilan dan menegakkan supremasi hukum.

• Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)

Salah satu aspek penting dari reformasi adalah upaya untuk memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme yang diyakini telah merajalela selama masa pemerintahan Orde Baru.

Reformasi ini melibatkan pendirian lembaga anti-korupsi dan tindakan keras terhadap praktik-praktik korupsi.

Agenda reformasi ini menjadi dasar perubahan besar dalam politik, ekonomi, dan masyarakat Indonesia.

Selain itu, reformasi telah membuka jalan bagi perkembangan demokrasi dan pembangunan yang lebih inklusif di Indonesia.

Referensi:

• Sukmana, O. (1998). Reformasi dan Agenda Politik Indonesia. Bestari, (27), 242599.