Sistem Pemerintahan Kerajaan Kediri

KOMPAS.com - Kerajaan Kediri pernah berdiri selama sekitar 177 tahun dengan pusat pemerintahan di Kediri, Jawa Timur.

Kerajaan bercorak Hindu ini didirikan pada tahun 1045 dan runtuh pada 1222 setelah dikalahkan oleh Ken Arok, pendiri Kerajaan Singasari.

Selama hampir dua abad berdiri, bagaimana sistem pemerintahan Kerajaan Kediri?

Baca juga: Kehidupan Ekonomi Kerajaan Kediri

Kekuasaan tertinggi di tangan raja

Di dalam struktur pemerintahan Kerajaan Kediri, raja adalah penguasa tertinggi.

Selama hampir dua abad berdiri, terdapat sembilan raja yang pernah menduduki singgasana Kerajaan Kediri, di antaranya:

• Raja Samarawijaya
• Raja Jayawarsa
• Raja Bameswara
• Raja Jayabaya
• Raja Sarweswara
• Raja Aryyeswara
• Raja Gandra
• Raja Kameswara
• Raja Kertajaya

Baca juga: Kehidupan Sosial Kerajaan Kediri

Di lingkungan kerajaan, terdapat lebih dari 300 pejabat yang bertugas mengurus dan mencatat semua penghasilan kerajaan.

Di samping itu ada 1.000 lebih pegawai rendahan yang bertugas mengurusi benteng dan parit kota, perbendaharaan kerajaan, dan gedung persediaan makanan.

Struktur pemerintahan di Kerajaan Kediri diperkirakan tidak banyak terjadi perubahan.

Pada prasasti-prasasti peninggalan kerajaan ini, selalu menyebut jabatan-jabatan yang sudah dikenal pada periode sebelumnya.

Jabatan yang dimaksud seperti rakyan mahamantri i hino, sebagai "orang kedua" sesudah raja.

Keterangan baru yang tercatat pada masa Kerajaan Kediri adalah penyebutan panglima angkatan laut (senapati sarwwajala), yang terdapat dalam Prasasti Jaring.

Meski sebutan itu tidak berarti bahwa pada masa sebelumnya belum ada angkatan laut, tetapi penyebutan itu memiliki makna khusus.

Sejarawan menduga bahwa pada masa Kerajaan Kediri peran angkatan laut semakin besar.

Baca juga: Penyebab Runtuhnya Kerajaan Kediri

Selain itu, terdapat samya haji atau raja bawahan/penguasa daerah dalam struktur Kerajaan Kediri yang berperan besar dalam pemerintahan pusat.

Hal ini disebut dalam Prasasti Banjaran, samya haji di Banjaran mendorong raja Jenggala untuk merebut kembali takhtanya.