Sistem Pemerintahan Kerajaan Kediri

Kerajaan bercorak Hindu ini didirikan pada tahun 1045 dan runtuh pada 1222 setelah dikalahkan oleh Ken Arok, pendiri Kerajaan Singasari.

Selama hampir dua abad berdiri, bagaimana sistem pemerintahan Kerajaan Kediri?

Kekuasaan tertinggi di tangan raja

Di dalam struktur pemerintahan Kerajaan Kediri, raja adalah penguasa tertinggi.

Selama hampir dua abad berdiri, terdapat sembilan raja yang pernah menduduki singgasana Kerajaan Kediri, di antaranya:

Di lingkungan kerajaan, terdapat lebih dari 300 pejabat yang bertugas mengurus dan mencatat semua penghasilan kerajaan.

Di samping itu ada 1.000 lebih pegawai rendahan yang bertugas mengurusi benteng dan parit kota, perbendaharaan kerajaan, dan gedung persediaan makanan.

Struktur pemerintahan di Kerajaan Kediri diperkirakan tidak banyak terjadi perubahan.

Pada prasasti-prasasti peninggalan kerajaan ini, selalu menyebut jabatan-jabatan yang sudah dikenal pada periode sebelumnya.

Jabatan yang dimaksud seperti rakyan mahamantri i hino, sebagai "orang kedua" sesudah raja.

Keterangan baru yang tercatat pada masa Kerajaan Kediri adalah penyebutan panglima angkatan laut (senapati sarwwajala), yang terdapat dalam Prasasti Jaring.

Meski sebutan itu tidak berarti bahwa pada masa sebelumnya belum ada angkatan laut, tetapi penyebutan itu memiliki makna khusus.

Sejarawan menduga bahwa pada masa Kerajaan Kediri peran angkatan laut semakin besar.

Selain itu, terdapat samya haji atau raja bawahan/penguasa daerah dalam struktur Kerajaan Kediri yang berperan besar dalam pemerintahan pusat.

Hal ini disebut dalam Prasasti Banjaran, samya haji di Banjaran mendorong raja Jenggala untuk merebut kembali takhtanya.

Dengan bantuan samya haji di Banjaran dan rakyatnya, raja Jenggala berhasil memperoleh kembali takhtanya.

Adanya demokrasi

Salah satu aspek penting dalam kehidupan politik Kerajaan Kediri adalah adanya demokrasi, yang memungkinkan rakyat mengajukan permohonan kepada raja.

Meski hal seperti ini juga telah dikenal pada masa sebelumnya, tetapi rakyat meminta anugerah yang sudah diterima dari raja sebelumnya dikukuhkan dalam prasasi batu dan ditambah anugerah dari raja yang sedang memerintah.

Permohonan kepada raja disampaikan melalui pejabat dan umumnya dikabulkan, mengingat rakyat yang memohon biasanya pernah berjasa bagi kerajaan atau menunjukkan kesetiaan kepada raja.

Referensi:

• Poesponegoro, Marwati Djoened dan Nugroho Notosusanto (Eds). (2008). Sejarah Nasional Indonesia II: Zaman Kuno. Jakarta: Balai Pustaka.