Keberagaman Penamaan BPUPK/BPUPKI oleh Para Perumus Pancasila

Dalam surat wasiatnya kepada Goentoer Soekarno Putra pada 1978, untuk menjelaskan pidato Soekarno pada 1 Juni 1945, Bung Hatta menggunakan nama lain, yakni Panitia Penyelidik Usaha-usaha Kemerdekaan Indonesia (PPUKI) (Hatta, 1977: 101).

Baik dalam rekomendasi Uraian Pancasila dan Pengertian Pancasila, Panitia Lima dan Bung Hatta tidak menggunakan kata “Persiapan”. Satu kesempatan tidak menggunakan nama Indonesia, kesempatan lain menggunakan Indonesia.

Keberagaman nama dari BPUPKI juga dikembangkan oleh Muhammad Yamin dalam buku Naskah Persiapan UUD 1945 yang merupakan penerbitan pertama kali salinan risalah sidang BPUPKI-PPKI. Dalam kata pengantar buku tersebut, Yamin menyebutnya dengan nama Panitia Penyelidikan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), sedangkan untuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia tetap disebut dengan nama sama (Yamin, 1959: 10).

Meskipun dalam buku itu, Yamin memanipulasi notulensi pidatonya pada 29 Mei 1945, namun penamaan soal BPUPKI bisa kita jadikan tambahan referensi.

Penerjemahan cair

Berdasarkan fakta-fakta di atas, maka terdapat keberagaman dalam penamaan-penerjemahan lembaga Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai.

Pertama, Badan untuk Menyelidiki Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan (BMUPK). Nama ini tertera dalam salinan peta tempat duduk persidangan BPUPKI.

Kedua, Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK), disampaikan Soekarno pada sidang kedua BPUPKI tanggal 10 Juli 1945.

Ketiga, Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Indonesia Merdeka (BPUPIM), disampaikan Soekarno pada sidang kedua BPUPKI tanggal 10 Juli 1945.

Keempat, Badan Penyelidik Usaha-usaha Kemerdekaan Indonesia (BPUKI), tanpa kata “Persiapan”, disampaikan oleh Panitia Lima dalam buku Uraian Pancasila (1977).

Kelima, Panitia Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan (PPUPK), disampaikan Bung Hatta dalam buku Pengertian Pancasila (1977). Di sini, mulai digunakan kata Panitia, bukan Badan.

Keenam, Panitia Penyelidik Usaha-usaha Kemerdekaan Indonesia (PPUKI), disampaikan Bung Hatta dalam surat wasiat kepada Goentoer Soekarno Putra pada tahun 1978.

Ketujuh, Panitia Penyelidikan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), disampaikan Muhammad Yamin dalam buku Naskah Persiapan UUD (1959).

Berdasarkan keragaman penerjemahan nama Dokurtitsu Zyunbi Tyosakai ini, maka menurut hemat penulis, tidak ada kepastian penerjamahan nama yang resmi. Sebab inti dari lembaga tersebut adalah “badan penyelidikan” yang bertugas menyelidiki (meneliti) hal-hal yang diperlukan bagi pendirian negara.

Badan penyelidikan dibedakan dengan “badan persiapan” kemerdekaan, yakni PPKI yang bertugas mengesahkan hal-hal yang diselidiki badan penyelidik, dalam hal ini dasar negara dan konstitusi. Jika penamaan BMUPK merupakan nama resmi BPUPKI, hal tersebut juga berbeda dengan BPUPK.

Jika BMUPK merupakan nama resmi, maka Wakil Kepala TU BPUPKI, AG Pringgodigdo yang memahami soal administrasi, tentu mencegah penamaan Panitia Lima yang menggunakan nama BPUKI.

Baca juga: Hasil Sidang PPKI Tanggal 19 Agustus 1945

Penerjemahan yang cair terhadap nama Jepang dari lembaga tersebut akhirnya membuat Sekretariat Negara RI menyebut lembaga tersebut dengan nama Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dalam buku Risalah Sidang BPUPKI-PPKI yang terbit sejak 1980.

Penerjemahan yang bersifat cair ini pula yang membuat penamaan-penerjemahan DZT bisa menggunakan BPUPK (tanpa Indonesia), tetapi juga bisa menggunakan BPUPKI, mengingat para anggota BPUPKI sendiri menyematkan nama Indonesia dalam penamaan mereka.