Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hasil Sidang PPKI Tanggal 19 Agustus 1945

Kompas.com - 28/04/2022, 09:00 WIB
Lukman Hadi Subroto,
Widya Lestari Ningsih

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia, dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada 7 Agustus 1945.

PPKI dibentuk untuk mempersiapkan kemerdekaan dan kelengkapan dalam bernegara.

Sejak dibentuk, PPKI melakukan sidang sebanyak tiga kali, yakni pada 18, 19, dan 22 Agustus 1945.

Sidang PPKI pertama pada 18 Agustus 1945 menghasilkan beberapa kesepakatan, yakni pengesahan UUD 1945, merevisi Piagam Jakarta, menetapkan Soekarno dan Hatta sebagai presiden dan wakil presiden, dan membentuk Komite Nasional.

Lalu, apa hasil sidang PPKI kedua pada tanggal 19 Agustus 1945?

Baca juga: Peran PPKI dalam Kemerdekaan Indonesia

Indonesia dibagi menjadi delapan provinsi

Dalam sidang kedua PPKI, disepakati bahwa wilayah Indonesia dibagi menjadi depalan provinsi.

Adapun setiap provinsi dipimpin oleh kepala daerah, yaitu gubernur. Berikut delapan provinsi Indonesia menurut hasil sidang PPKI tanggal 19 Agustus 1945.

Provinsi Gubernur
Sunda Kecil I Gusti Ketut Pudja Suroso
Jawa Barat Sutarjo Kartohadikusumo
Jawa Tengah R Panji Suroso
Jawa Timur RA Suryo
Sumatera Teuku Mohammad Hassan
Kalimantan Ir Pangeran Mohammad Nor
Maluku Dr. GSSJ Latuharhary
Sulawesi Mr. J. Ratulangi

Baca juga: Sejarah Pemekaran Provinsi di Indonesia

Dibentuk Komite Nasional Daerah

Setelah membentuk provinsi, pemerintah pusat melalui PPKI kemudian membentuk Komite Nasional Daerah.

Komite ini ditempatkan di tiap-tiap provinsi yang telah dibentuk di Indonesia saat itu.

Adapun tugas dari Komite Nasional Daerah seperti Komite Nasional, yakni membantu tugas presiden.

Dibentuk departemen dan menteri

Sidang PPKI kedua juga menghasilkan pembentukan departemen yang terdiri dari 12 bagian.

Departemen tersebut akan dibantu dengan menteri yang sudah dipilih. Terdapat 12 kementerian dalam kabinet dan empat menteri negara non-departemen. Berikut daftarnya.

Baca juga: Perbedaan Perdana Menteri dengan Presiden

Nama Menteri  Departemen
AA Maramis Keuangan
Abikusno Tjokrosujoso Perhubungan
Prof Dr Mr Soepomo Kehakiman
Ki Hajar Dewantara Pengajaran
Abikusno Tjokrosujoso Pekerjaan Umum
Mr Achmad Soebardjo Luar Negeri
RAA Wiranata Kusumah Dalam Negeri
Mr Iwa Kusuma Sumantri Sosial
Dr Buntaran Martoatmojo Kesehtan
Ir Surachman Tjokroadisurjo Kemakmuran
Soeprijadi Keamanan Rakyat
Mr Amir Syarifuddin Penerangan
R Otto Iskandardinata Non-Departemen
Wachid Hasjim Non-Departemen
Mr RM Sartono Non-Departemen
Dr M Amir Non-Departemen

 

Referensi:

  • St Sularto. Yunarti, D. Rini. (2010). Konflik di Balik Proklamasi. Jakarta: Penerbit Kompas.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com