Kebijakan Megawati Soekarnoputri pada Masa Reformasi

Di samping itu, kebijakan Megawati pada masa Reformasi juga mendorong direalisasikannya investasi asing supaya pertumbuhan ekonomi Indonesia meningkat.

Baca juga: Syafruddin Prawiranegara: Biografi, Kebijakan, dan Pemberontakan

Investasi dipercaya mampu membuka kesempatan kerja baru dan merupakan lokomotif bagi pertumbuhan perekonomian.

Untuk mendorong peningkatan investasi, Megawati membentuk Tim Nasional Pertumbuhan Investasi yang ia pimpin langsung.

Pemerintah juga melakukan peningkatan kepastian hukum lewat program reformasi hukum, supaya investor tidak khawatir saat menanamkan modal di Indonesia.

Usaha lain yang juga dilakukan Megawati adalah menerapkan kebijakan imbal beli, guna mendorong peningkatan ekspor nonmigas di Indonesia.

Melalui strategi ini, volume eskpor nonmigas pun terus meningkat, mencapai 6 persen atau senilai 50,7 miliar dollar AS.

Baca juga: Dampak Reformasi dalam Bidang Politik

Kebijakan bidang sosial

Pada masa pemerintahannya, Megawati masih menghadapi kemiskinan di Indonesia, sehingga dikeluarkan kebijakan program pengentasan kemiskinan.

Pemerintah membentuk Komite Penanggulangan Kemiskinan (KPK), yang bertujuan untuk menanggulangi masalah kemiskinan di Indonesia.

Megawati juga meningkatkan pendapatan dan mengurangi pengeluaran kelompok masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

Program lain yang juga populer di kalangan masyarakat adalah beras rakyat miskin (raskin), yang dijual Rp 1.000 per kilo.

Sementara di bidang kesehatan, pemerintah mengeluarkan Kartu Sehat, yakni program pelayanan kesehatan gratis bagi penduduk miskin.

Di bidang pendidikan, Megawati mengalokasikan dana untuk sektor pendidikan dan pendidikan luar sekolah.

Baca juga: Sistem Pendidikan di Era Belanda

Dana tersebut nantinya digunakan untuk memperbesar daya tampung sekolah, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesamaan kesempatan bersekolah, serta meningkatkan kualitas lembaga pendidikan.

Pemerintah juga membentuk Pendidikan untuk Semua (PUS), guna mempercepat wajib belajar sembilan tahun di Indonesia.

Kebijakan memberantas korupsi

Sejak masa Orde Lama, korupsi sudah mengakar di Indonesia dan terus terjadi. Beberapa kebijakan yang dicetuskan Megawati untuk memberantas korupsi adalah sebagai berikut.

• Mengubah kebijakan yang mendorong orang untuk tidak korupsi
• Menata kembali struktur dan insentif yang berlaku
• Mereformasi lembaga hukum
• Mengeluarkan UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
• Mengeluarkan Keppres tentang pembentukan panitia seleksi calon piminan Komisi Anti Korupsi (KPK)

Baca juga: Demokrasi Indonesia Periode Reformasi (1998-sekarang)