Kebijakan Megawati Soekarnoputri pada Masa Reformasi

Megawati menggantikan kedudukan Gus Dur, presiden Indonesia keempat, yang memimpin sejak 1999 hingga 2001.

Pada masa pemerintahannya, Indonesia masih menghadapi krisis di beberapa bidang. Maka dari itu, berbagai kebijakan pun dikeluarkan untuk mengatasinya.

Berikut ini kebijakan-kebijakan yang dibuat pada masa pemerintahan Megawati.

Kebijakan bidang politik

Salah satu masalah yang dihadapi oleh Presiden Megawati adalah kondisi di Indonesia yang belum stabil, karena mengalami multidimensional.

Multidimensional yang dimaksud adalah adanya sisa krisis ekonomi, moneter, politik, dan krisis keamanan yang sempat melanda Indonesia pada 1997.

Kebijakan pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri dalam mengatasi krisis ekonomi dan politik tersebut adalah berusaha membangun tatanan politik yang baru dengan melakukan amendemen UUD 1945.

Setelah itu, pemerintah menyusun peraturan perundangan yang belum dipunyai Indonesia, supaya amanat konstitusi dapat terlaksana dengan baik.

Kemudian perubahan UUD 1945 juga memuat tentang adanya upaya untuk menyamaratakan lembaga-lembaga negara demi mendorong demokratisasi lembaga negara.

Adapun beberapa penerapan tatanan baru dalam kebijakan politik pada masa pemerintahan Megawati adalah sebagai berikut.

Kebijakan bidang ekonomi

Semasa kepemimpinan Megawati Soekarnoputri, kondisi ekonomi di Indonesia tercatat mengalami kemajuan.

Walaupun belum pulih sempurna, sejumlah indikator ekonomi makro menunjukkan tanda-tanda membaik.

Hal ini karena kebijakan ekonomi pada masa pemerintahan Megawati yang ditujukan untuk memperbaiki kondisi perekonomian Indonesia.

Misalnya dengan cara melakukan langkah stabilisasi fiskal, memulihkan fungsi intermediasi perbankan, dan perbaikan ekonomi makro.

Selain itu, Megawati juga menerapkan kebijakan moneter yang dipraktikkan oleh Bank Indonesia dalam mengatasi inflasi dengan cara mengendalikan jumlah uang yang beredar.

Di samping itu, kebijakan Megawati pada masa Reformasi juga mendorong direalisasikannya investasi asing supaya pertumbuhan ekonomi Indonesia meningkat.

Investasi dipercaya mampu membuka kesempatan kerja baru dan merupakan lokomotif bagi pertumbuhan perekonomian.

Untuk mendorong peningkatan investasi, Megawati membentuk Tim Nasional Pertumbuhan Investasi yang ia pimpin langsung.

Pemerintah juga melakukan peningkatan kepastian hukum lewat program reformasi hukum, supaya investor tidak khawatir saat menanamkan modal di Indonesia.

Usaha lain yang juga dilakukan Megawati adalah menerapkan kebijakan imbal beli, guna mendorong peningkatan ekspor nonmigas di Indonesia.

Melalui strategi ini, volume eskpor nonmigas pun terus meningkat, mencapai 6 persen atau senilai 50,7 miliar dollar AS.

Kebijakan bidang sosial

Pada masa pemerintahannya, Megawati masih menghadapi kemiskinan di Indonesia, sehingga dikeluarkan kebijakan program pengentasan kemiskinan.

Pemerintah membentuk Komite Penanggulangan Kemiskinan (KPK), yang bertujuan untuk menanggulangi masalah kemiskinan di Indonesia.

Megawati juga meningkatkan pendapatan dan mengurangi pengeluaran kelompok masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

Program lain yang juga populer di kalangan masyarakat adalah beras rakyat miskin (raskin), yang dijual Rp 1.000 per kilo.

Sementara di bidang kesehatan, pemerintah mengeluarkan Kartu Sehat, yakni program pelayanan kesehatan gratis bagi penduduk miskin.

Di bidang pendidikan, Megawati mengalokasikan dana untuk sektor pendidikan dan pendidikan luar sekolah.

Dana tersebut nantinya digunakan untuk memperbesar daya tampung sekolah, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesamaan kesempatan bersekolah, serta meningkatkan kualitas lembaga pendidikan.

Pemerintah juga membentuk Pendidikan untuk Semua (PUS), guna mempercepat wajib belajar sembilan tahun di Indonesia.

Kebijakan memberantas korupsi

Sejak masa Orde Lama, korupsi sudah mengakar di Indonesia dan terus terjadi. Beberapa kebijakan yang dicetuskan Megawati untuk memberantas korupsi adalah sebagai berikut.

Kebijakan bidang hukum

Pada masa pemerintahan Megawati, sistem hukum di Indonesia masih belum bekerja maksimal.

Hakim dan petugas pengadilan banyak yang bersikap korup, sehingga sulit menemukan pejabat yang jujur.

Untuk itu, Megawati berusaha membangun suatu pemerintahan reformis, guna mewujudkan Indonesia yang adil.

Beberapa kebijakan yang diambil Megawati untuk mengatasi kekacauan hukum di Indonesia saat itu adalah sebagai berikut.

• Merumuskan konsep reformasi hukum yang penuh
• Melakukan pengkajian terhadap perundangan yang berlaku, merevisi, dan melakukan pembaruan
• Menerbitkan sejumlah ketentuan perundangan yang baru
• Membarui ketentuan perundangan untuk mengoptimalkan peran dan fungsi para pelaku hukum
• Menyelesaikan masalah-masalah hukum di masa lalu
• Meningkatkan kapasitas lembaga peradilan
• Menerbitkan ketentuan perundangan tentang Hak Asasi Manusia (HAM)

Referensi: 

• Muchtar, Rusdi. (2002). Megawati Soekarnoputri Presiden Republik Indonesia. Depok: PT Rumpun Dian Nugraha.
• Wahyuni, Kristitin. (2008). Masa Kepresidenan Megawati Soekarnoputri Periode Tahun 2001-2004. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Sanata Dharma: Yogyakarta.